Pati, Mitrapost.com – Pedagang kaki lima (PKL) beberapa hari ini menempati kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati kembali. Hal itu membuat kondisi alun-alun Pati menjadi kumuh.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati, Jawa Tengah dianggap kurang tegas mengatasi PKL di Alun-alun Pati tersebut.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Joni Kurnianto menjelaskan bahwa permasalahan PKL berjualan di Alun-alun Pati kerap menjadi permasalahan. Joni pun meminta Satpol PP Pati menegakkan Perda yang sudah ada bahwa Alun-alun Pati merupakan zona merah untuk berjualan.
“Untuk PKL di alun-alun sering menjadi permasalahan. Sebetulnya seperti Satpol PP ikuti saja role yang sudah ada. Perda ada tegakkan. Nanti kalau misalkan ada protes, tinggal Perda itu direvisi atau bagaimana,” jelas Joni.
Ia menilai, keberadaan PKL di Alun-alun Pati itu membuat kawasan tersebut kumuh. Selain itu, arus lalu lintas di wilayah tersebut menjadi tersendat.
Permasalahan PKL ini, tambah dia, akan dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin. Sehingga hal itu akan segera dikomunikasikan dengan Plt Bupati Pati, guna mencari solusi.
“Karena masyarakat sudah banyak yang senang, karena untuk olahraga pagi, kemacetan. Pak Ketua DPRD biar berkomunikasi dengan Pak Plt Bupati sehingga masalah ini jangan berlama-lama,” katanya.
Selama ini, Joni menilai Satpol PP Kabupaten Pati dinilai kurang tegas untuk menindaklanjuti PKL di Alun-alun Pati.
“Iya kurang tegas, yang role sudah ada harus dijalankan,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyampaikan untuk saat ini PKL di Alun-alun Pati akan dilakukan sosialisasi oleh Satpol PP.
Sosialisasinya nanti dari Satpol PP akan dilaksanakan sosialisasi ke teman-teman PKL yang ada di zona merah juga arahkan nanti bisa berjualan di Alun-alun Kembangjoyo. Supaya Alun-alun Kembang Joyo ini bisa meriah lagi, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang berkumpul, masyarakat berkumpul,” ujar Chandra. (*)

Wartawan Mitrapost.com







