oleh

Dewan Pati Sebut Disdukcapil Prioritaskan Rekam E-KTP di Tengah Pandemi

Pati, Mitrapost.com Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Komisi D, Muntammah mengatakan saat ini prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pati melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) agar seluruh masyarakat Kabupaten Pati terdaftar sebagai warga negara yang sah dengan bukti mempunyai nomer induk kependudukan (NIK).

Seperti pemberitaan sebelumnya, sekitar 5000 warga Kabupaten Pati belum mempunyai NIK karena belum rekam data e-KTP. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyalurkan bantuan sosial, karena yang berhak menerima bantuan sosial harus terverifikasi terlebih dahulu di data base Kementrian Dalam Negeri.

Maka dari itu, Muntammah mendorong Disdukcapil Kabupaten Pati untuk memprioritaskan perekaman e-KTP. Dan menurutnya telah ditindak lanjuti dengan penerbitan surat dari Disdukcapil kepada camat dan kepala desa.

“Saat ini dari Pemerintah Pati sudah memberikan surat kepada Camat dan Pemerintah Desa (Pemdes) untuk menyisir masyarakatnya yang belum ber-NIK. Itu akan diprioritaskan Disdukcapil untuk segera diproses,” ujar Muntammah saat ditemui di Kantor DPC PKB, Senin (27/4/2020).

Baca juga: Optimalkan Pelayanan, Disdukcapil Pati Perlu Tiga Unit Mobil Keliling

Saat dikonfirmasi terkait surat ini, Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati Rubiyono belum menjawab hingga berita ini ditulis. Berdasarkan surat yang didapatkan Mitrapost.com dari anggota DPRD Pati Komisi D, Disdukcapil dan kecamatan se-Kabupaten Pati akan melayani perekaman bagi penduduk calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

“Pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk selain calon penerima bantuan JPS COVID-19 untuk sementara ditunda dulu sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 sesuai masa tanggap darurat COVID-19 di Kabupaten Pati,” salah satu bunyi surat yang ditandatangani pada tanggal 21 April lalu ini.

Selain itu, dalam surat itu, para calon penerima bansos yang belum rekam e-KTP harus meminta surat pengantar dari desa yang menyatakan bahwa perekaman KTP-el tersebut untuk persyaratan menerima bantuan JPS COVID-19.

Baca juga: Ada 5 Ribu Warga Tak Ber-NIK, Dewan Pati Dorong Disdukcapil Segara Urus

Lalu, para petugas operator yang akan melayani perekaman e-KTP diminta memakai Alat Pelindung Diri (APD) dan perlu ditangani secara khusus.

“Diantaranya pengecekan suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, alat yang digunakan harus didisinfektan, petugas menggunakan sarung tangan dan masker, dan pemohon harus cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer terlebih dulu,” lanjutan isi surat yang ditandatangi oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pati Rubiyanto ini.

Keputusan ini keluar setelah DPRD Komisi D Kabupaten Pati dan Disdukcapil Kabupaten Pati melakukan gelar pendapat pada tanggal 20 April lalu.

Meskipun dalam surat tersebut yang diprioritaskan hanya penerima bantuan sosial, Muntammah berharap seluruh masyarakat yang belum rekam e-KTP segera diurus. Menurutnya kebanyakan yang belum rekam e-KTP adalah masyarakat kelas bawah.

“Jadi nanti ndak ada alasan lagi bahwa ada yang tidak mendapatkan bansos karena belum rekam e-KTP,” pungkasnya. (Adv/UH/UP/SHT)

Baca juga: Dindukcapil Demak Kirim 700 KTP-el ke Rumah Warga Setiap Hari

Komentar

Berita Terkait