Pati, Mitrapost.com – Di tengah pandemi Covid-19 ini, ratusan buruh kerja terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Maka dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dapat menjadi jembatan permasalahan antara buruh dan pengusaha.
Menanggapi permasahanan itu, Anggota DPRD Kabupaten Pati, Narso, berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berperan mengatasi ancaman PHK ini. “Ancaman PHK di Tengah corona. Kami berharap permasalahan buruh baik ada pandemi maupun tidak, ada peran aktif pemerintah dalam hal ini Disnaker,” ujar Narso saat dihubungi Mitrapost.com, Jumat (1/4/2020) sore.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Pati pada tanggal 9 April lalu, mencatat ada 56 pekerja yang di-PHK akibat dampak dari pandemi Covid-19. Bahkan hingga saat ini, ada ratusan pekerja yang dipecat. Geleombang PHK ini diprediksi terus bertambah mengingat ancaman pandemi ini belum reda.
Baca juga : Lebaran Tahun Ini, Kunjungan Lapas Digelar Secara Virtual
Narso menilai, Disnaker dapat menjadi jembatan antara buruh dan pengusaha dan dapat menjadi penengah antara keduanya.
“Untuk menjadi bagian penyelesaian baik dengan pengusaha dan buruh. Jadi ada penyelesaian tripartit antara buruh, perusahaan dan Pemerintah sehingga dapat diambil jalan tengah antara buruh dan perusahaan,” tandas Narso.
Para perusahaan terpaksa memberhentikan para pekerja ini untuk menyeimbangkan keuangan perusahaan. Saat ini pendapatan para pengusaha diberbagai sektor terus menurun. Khusunya biro travel, umroh dan PJTKI.
Pada perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Jumat (1/5/2020) kemarin, Narso tak lupa menyampaikan selamat kepada para pekerja diberbagai sektor.
“Selamat kepada para buruh, para pekerja diberbagai sektor di hari buruh Internasional,” ucap Narso. (Adv/UH/DF/SHT)
Baca juga :