oleh

Jokowi Gelar Video Conference Tentang Aksi Nasional Pencegahan Korupsi

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Blora, Mitrapost.comBupati Blora Djoko Nugroho,didampingin Inspektur Daerah bersama OPD terkait mengikuti video conference bersama orang nomer satu di Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Lembaga Negara mengenai Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK), pukul 09.30 WIB pada Rabu (26/8/2020) kemarin.

Dalam acara tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sasaran aksi ini ada 2 hal, yakni yang pertama peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan, baik Pemerintah Pusat maupun daerah, untuk menyelesaikan tiap elemen indikator yang termuat dalam Stranas PK.

“Kedua, penyampaian apresiasi kepada instansi pusat dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK,” ucap Firli.

Sasarannya yang pertama untuk peneguhan komitmen pemangku-kepentingan, aksi ini akan menampilkan sejumlah rangkaian gelar wicara (talk show), yang disampaikan oleh Kepala Kementerian/Lembaga, Direksi BUMN, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Kepala Desa. Mereka adalah para pimpinan yang sukses menerapkan praktik pencegahan korupsi di institusi atau daerahnya masing-masing.

Baca Juga :   Dinpertan Blora Ganti Biaya Tangkapan Tikus Hasil Gropyokan

Baca juga :Gugus Tugas Rembang Terapkan Tindakan Penertiban Sesuai dengan Instruksi Presiden

Harapannya dengan ini dapat membangun ulang pemahaman, dan signifikansi pembacaan yang tepat, dari para peserta ANPK mengenai aspek-aspek pencegahan korupsi dalam Stranas PK, serta bagaimana cara melaksanakannya.

Sedangkan untuk sasaran kedua, penyampaian apresiasi kepada instansi yang berhasil menjalankan Stranas PK, aksi ini akan menyerahkan tanda penghargaan kepada beberapa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Mereka dinilai telah melakukan praktik baik (good practice) dalam aksi-aksi pencegahan korupsi di lingkup kerjanya. Praktik ini diharapkan dapat ditiru atau direplikasi oleh instansi dan pemerintah daerah lainnya.

Ada 4 (empat) ukuran penilaian praktik baik (good practice). Satu, telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, dan masyarakat merasakan dampaknya.

Baca Juga :   Jokowi Meminta Pemerintah Lebih Waspada Tren Penyebaran Covid-19

Dua, ada perbaikan berkesinambungan. Tiga, mendapatkan penghargaan pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Empat, telah ada pihak yang menirunya. (*)

 

Artikel ini telah tayang di blorakab.go.id dengan judul “Video Conference Aksi Nasional Pencegahan Korupsi.”

Baca juga :

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, difacebook, instagram,dan twitter