oleh

Penyerapan Anggaran Pemkab Pati 2020 Capai 95 Persen

Pati, Mitrapost.com – Kepala BPKAD Kabupaten Pati, Turi Atmoko menyebutkan serapan anggaran tahun 2020 mencapai 95 persen, angka ini adalah yang tertinggi sejak lima tahun terakhir.

“Penyerapan anggaran sungguh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya cuma sekitar 92 persen ini tahun 2020 sampai 95,58 persen. Selama 5 tahun terakhir tahun ini yang cukup tinggi,” kata Turi kepada Mitrapost.com saat ditemui di kantornya beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: BST 2021 Tahap 1 di Pati Akan Cair Besok

Dampak dari penyerapan anggaran yang berlebih dan penerimaan anggaran yang turun tersebut, menuntut Pemkab Pati untuk melakukan berbagai improvisasi di tahun 2021. Turi mengatakan di berbagai bidang, anggaran akan di pangkas.

“Misalkan penyertaan modal pada perusahaan daerah (BUMD), juga pengendalian perjalanan dinas luar daerah saat pandemi dihilangkan 50 persen, pembelian ATK (alat tulis kantor) dikendalikan 50 persen karena di ganti daring, makan minum karena rapat daring sehingga bisa kita tekan 50 persen,” kata Turi.

Baca juga: Video : Terjadi 1.200 Kecelakaan pada 2020 di Pati

Dengan harapan bisa mengurangi penyerapan anggaran. Pengendalian anggakan kemudian akan di evaluasi dan dikaji ulang pada rapat perubahan APBD di pertengahan tahun 2021.

Sedangkan anggaran yang tidak terserap akan dikembalikan di pemerintah pusat. “Uang masih di Kas daerah. Kita ngambil sesuai kebutuhan. Jangan salah paham, uang tidak diambil. Kita mengajukan jika butuh,” imbuhnya.

Dana alokasi transfer ke daerah juga diketahui mengalami pernurunan di tahun 2020 lalu.

Baca juga: Video : Awal Tahun, Angka Kecelakaan di Pati peringkat 2 se-Jawa Tengah

“Kita harusnya dapat Rp1,6 triliun dikurangi DAU (dana alokasi umum) kurangnya Rp16 miliar, dan dana bagi hasil (DBH) provinsi dikurangnya Rp14 miliar,” kata Turi.

Sedangkan, di tahun 2021 Dana alokasi transfer untuk  DAU rencananya akan dinaikan Rp11,8 miliar, dan DBH masih dikurangi Rp10 miliar, dan DAK (dana alokasi non fisik) akan dikurangi Rp6 miliar.

Ditanya terkait refoccusing anggaran lanjutan untuk penanganan Covid-19 di tahun 2021, Turi belum bisa mengonfirmasi. Namun ia membocoran bahwa vaksin sepenuhnya dibiayai dari APBN sehingga refoccusing anggaran APBD bisa saja terjadi.(*)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

Komentar

Berita Terkait