oleh

Dewan Minta Pemkab Pati Kedepankan Edukasi daripada Penindasan

Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengedepankan edukasi dibandingkan langsung melakukan penindakan kapada para pelanggar protokol kesehatan.

Katua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pati Teguh Bandang Waluyo mengakui operasi yustisi dapat menurunkan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Pati.

“Operasi Yustisi kami nilai bagus, buktinya tren Covid-19 di Pati sudah menurun ada efek yang bagus,” ujar Teguh saat ditemui Mitrapost.com di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Kamis (4/2/2021) kemarin.

Baca juga: Dewan: Jateng di Rumah Saja Butuh Konsolidasi Matang

Namun, ia berharap Pemkab Pati tidak langsung memberikan sanksi berupa denda kepada pelanggar protokol kesehatan. Menurutnya, ini justru menambah penderitaan rakyat di saat ekonomi sedang sulit.

“Tetapi kami berharap jangan langsung di eksekusi, diperingatkan lah,” harap Teguh.

Menurutnya banyak kejadian di mana pegangan kaki lima yang melanggar ketentuan protokol kesehatan langsung diberikan sanksi denda sebelum adanya peringatan.

Baca juga: ‘Jateng di Rumah Saja’ Berlaku Akhir Pekan Ini, Dewan: Nasib PKL Jangan Diabaikan

“Ini kejadian banyak sekali. Ada salah satu warung langsung didenda. Kucingan yang Juwana dan Trangkil itu langsung didenda,” jelasnya.

Padahal berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Pati, seharusnya warga atau intansi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan harus diberikan peringatan terlebih dahulu.

Apabila setelah diperingatkan masih membandel, baru petugas diperkenankan untuk memberlakukan denda kepada yang bersangkutan. “Padahal di Perbubnya bukan begitu. Tapi diperingatkan terlebih dahulu,” tandas Teguh. (Adv/UH/AZ/SHT)

Baca juga: 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Atik Zuliati

 

Tentang Penulis: Umar Hanafi

Gambar Gravatar
Wartawan

Berita Terkait