oleh

Perpanjangan PPKM Mikro, Hak Masyarakat Harus Terpenuhi

Pati, Mitrapost.com Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Muntammah mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memenuhi hak-hak masyarakat di masa perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro pada 8 Maret hingga 22 Maret 2021.

Menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa ini, kebijakan perpanjangan PPKM skala mikro merupakan  langkah yang tepat dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pati.

Muntammah juga menilai kebijakan ini bisa berjalan dengan baik apabila masyarakat menaati protokol kesehatan ketika beraktivitas.

“(Maka), seluruh elemen masyarakat perlu mematuhi aturan tersebut,” ujar Muntammah saat dihubungi, Jumat (6/3/2021).

Baca juga: Dewan Pati Sambut Baik Perpanjangan PPKM Mikro hingga 22 Maret

Namun, pemerintah harus memberikan hak-hak masyarakat yang aktivitasnya dibatasi dengan adanya PPKM.

“Pemerintah tetap memberikan hak-hak masyarakat. Berupa bantuan sosial dan bantuan lainnya bagi mereka yang kegiatannya dibatasi demi menaati protokol kesehatan,” tutur Muntammah.

Selain itu, pemerintah perlu memberi sosialisasi kepada publik tentang prioritas sasaran bantuan sosial tunai (BST) serta memperbaiki data penerima bantuan sosial.

Ia menyebut masih banyak bantuan sosial di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak tepat sasaran.

Perlu diketahui, BST hanya diberikan selama empat bulan sekali. Harapannya BST dapat diperpanjang sebagaimana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang mencapai 12 bulan.

Upaya pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan ekonomi di pemerintah pusat harus diikuti pula oleh pemerintah daerah. Optimalisasi anggaran daerah untuk pemulihan ekonomi masyarakat sangat diperlukan.

Baca juga: Verifikasi Data Penerima Bansos Harus Diawasi

Selain itu, Muntammah memprediksi jika vaksinasi seluruh penduduk baru akan selesai pada tahun depan. Akibatnya kegiatan ekonomi belum dapat pulih sepenuhnya karena harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui perpanjangan PPKM skala mikro.

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) PPKM mikro menunjukkan hasil yang bagus dalam menekan penyebaran virus corona. Sehingga perlu diperpanjang.

Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 05 Tahun 2021 Dalam instruksi tersebut, PPKM mikro digelar sampai daerah menunjukkan perbaikan keadaan. (Adv)

Baca juga: Abdul Hafidz Klaim Efektifitas Penerapan PPKM di Rembang

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa

Berita Terkait