oleh

Program Kotaku, Pemkab Blora Prioritaskan Penataan Permukiman

Blora, Mitrapost.com Pemerintah Kabupaten Blora memprioritaskan penataan permukiman melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati berharap program Kotaku dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk padat karya.

Hal tersebut disampaikan Wabup saat membuka sosialisasi bantuan pemerintah untuk masyarakat tahun anggaran 2021 program Kotaku, di ruang pertemuan Bappeda Lantai II, Selasa (9/3/2021).

Pbb - Mitrapost.com

Banner Bphtb - Mitrapost.com

Program padat karya Kotaku di Kabupaten Blora 2021 diantaranya kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh, cash for work untuk memulihkan ekonomi masyarakat dengan melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang terbangun dari IBM.

Selain itu, juga pengembangan penghidupan berbasis masyarakat, yakni kegiatan untuk meningkatkan akses infrastruktur permukiman dasar dalam mendorong penghidupan berkelanjutan dengan nilai BPM. Terakhir, kegiatan secara inovatif khususnya dalam bidang sanitasi dan air bersih

Baca Juga :   Kendala Pupuk Subsidi, Bupati Blora Minta Kartu Tani Segera Didistribusikan

“Jadi saya mohon panjenengan benar memperhatikan kualitas untuk pembangunan sarana dan prasarana, yang peruntukannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita,” terang Wabup.

Baca juga: Tanggul Sungai Gelis Jebol, Sawah hingga Permukiman Kebanjiran

Sedangkan untuk cash for work, wabup berpesan agar pelaksanaannya diperhatikan.

“Jangan sampai, niatan baik kita untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat yang mengalami PHK membuat mereka tersinggung,” pesannya.

Terkait kewenangan penanganan kawasan permukiman kumuh, wabup menyampaikan, untuk kabupaten sudah diatur berdasarkan luasan wilayahnya.

“Untuk kewenangan kabupaten adalah luas wilayahnya kurang dari 10 hektare, beberapa wilayah di kabupaten yang luasannya antara 10 hingga 15 hektare, masuk kedalam wewenang provinsi, dan yang lebih dari 15 hektare, masuk kewenangan pusat,” jelasnya.

Baca Juga :   Harga Gabah Anjlok, Bupati Blora Minta SRG Diaktifkan Lagi

Apabila dari pelaksanaan pogram ini, lanjut Etik, Kementerian PUPR RI, dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya membutuhkan dokumen pendukung untuk kelanjutan pelaksanaannya, silakan dikomunikasikan. Pihaknya akan berusaha memenuhi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blora. (*)

Baca juga: Bakal Jadi Destinasi Wisata, Pantai Indah Kemangi Ditanami Cemara

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Diskominfo Pati Gelar Pertunjukan Ketoprak Virtual Dalam Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Berita Terkait