Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong upaya pemerintah dalam menjalankan aturan pengelolaan wilayah penangkapan perikanan (WPP) dan surat keterangan melaut (SKM) bagi nelayan di Indonesia, termasuk di Bumi Mina Tani.
Menurut M. Nur Sukarno, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, perlu langkah bijak pemerintah dalam mengoptimalkan kebijakan serta menjalankan regulasi terkait pengelolaan WPP dan SKM memberi kejelasan bagi para nelayan.
“Seharusnya pemangku kebijakan mengadakan audiensi serta sosialisasi dalam menentukan arah ketetapan hukum yang diberlakukan di laut bagi para nelayan. Jangan sampai ada lagi nelayan yang ditangkap karena tidak mengetahui peraturannya,” ungkapnya, Sabtu (27/3/2021).
Aturan tentang pengelolaan WPP menurut Sukarnopenting untuk menerapkan program perikanan berkelanjutan yang konsisten.
Baca juga: KKP Dinilai Tak Berpihak Nelayan, Dewan Pati dan Nelayan Siap Sambangi DPR
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
