Angka Pernikahan Dini di Jateng Mencapai 4.618 Kasus

Semarang, Mitrapost.com – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai program “Jokawin Bocah” memiliki peranan penting dalam menekan pernikahan dini.

Keberhasilan program ini penting karena akan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi persoalan angka kematian ibu dan bayi, serta kasus stunting.

Imbauan tersebut disampaikan Ganjar saat memberi pengarahan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Rabu (14/04/2021) di Gradhika Bhakti Praja.

Ganjar menjelaskan, resiko melahirkan di usia dini cukup tinggi, karena rata-rata remaja putri berpotensi mengalami anemia.

“Kalau SDM kita dibangun, sebelum menikah (sudah) disiapkan, dan saat hamil diperiksa terus menerus, maka potensi AKI dan Akabanya bisa kita turunkan. Termasuk stunting. (Kasus ini) Jateng masih tinggi. Ini masih jadi perhatian kita,” bebernya.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah bekerjasama untuk memberikan penyuluhan. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun sumber daya manusia.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah, pernikahan dini pada tahun 2019 tercatat 2.049 kasus. Sementara, pada semester II tahun 2020 naik menjadi 4.618 kasus.

Tingginya angka pernikahan dini ini juga menjadi perhatian Forum Anak Jawa Tengah. Menurut Alexander Jason Lee pendidikan agama saja tidak cukup dalam menekan angka pernikahan muda.

Pendidikan karakter justru nanti yang bisa menjadi embrio bagi remaja untuk lebih bersemangat mengejar cita-cita dan menjadi pribadi yang berdaya.

“Ini sudah ada buktinya di Sorong Papua. Dengan hasil dari 39 persen remaja yang merasa (awalnya) tidak bisa menyelesaikan masalah, menjadi hanya 12 persen saja,” katanya.

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menyambut positif usulan tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini juga terus mendorong pendidikan karakter.

“Ini menjadi salah satu hal yang perlu diangkat kembali dalam dokumen perubahan RPJMD maupun RKPD nya. Tolong kita bersama-sama menjadi bagian dari yang menjadi pemikir dokumen perencanaan-nya,” katanya. (*)

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

Redaksi

Redaksi Mitrapost.com

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami