10 Miliar Dana Bansos Mengendap, Dinsos Pati Baru Identifikasi 12 Kecamatan

Pati, Mitrapost.com - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati baru mengidentifikasi masalah di 12 kecamatan. Untuk hasil dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), sebanyak 6.890 KPM dari total 15.262 KPM yang belum mendapatkan bantuan. Sedangkan untuk saldo yang sudah terisi sebanyak 406 KPM. Sementara itu, yang mengalami saldo kosong sebanyak 2.432. Tak hanya itu, yang belum menerima dari kartu keluarga sejahtera (KKS) ada 774 KPM dan tidak ada keterangan sejumlah 3.401 KPM. “Saat ini bersama BRI kami tengah berproses. akan dilakukan tracing. Tiap kecamatan ini tinggal sedikit-sedikit. Segera mendata ulang data tersebut. Targetnya pekan ini rampung,” ujar Kepala Dinas Sosial Pati, Muhtar dalam Rapat dengan DPRD Kabupaten Pati, belum lama ini. Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Pati Wisnu Wijayanto menegaskan bahwa pihak Dinsos dan BRI, agar segera merampungkan persoalan belum cairnya bantuan tersebut. Hal tersebut dikarenakan, sudah delapan bulan belum cair. “Bagaimana ini? Harusnya tiga hari rampung. TKSK kan yang ada di lapangan. Seharusnya bisa itu. Paling tidak sepekan ini harus rampung,” tegasnya. Pihaknya pun menyayangkan permasalahan ini. Terlebih bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kalangan bawah. Maka dari itu, ia meminta Dinsos Kabupaten Pati dan BRI Cabang Pati untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Jangan bilang ini hanya 10 persen dari total penerima. Jangan disepelekan. Ini tidak bisa dibiarkan. Soalnya ini masyarakat membutuhkan. Apalagi ini pandemi covid-19. BRI dengan entengnya bilang 10 persen,” ujarnya. Dia menuturkan, jika terjadi perselisihan data, seharusnya sejak awal hal itu bisa diselesaikan, bukan bertindak secara sepihak. Walaupun sebagai pihak penyalur, tetap sebagai tanggung jawab dari atasan. “BRI kan menerima tugas sebagai penyalur. Seharusnya itu menjadi tanggung jawab. Kalau memang tidak sanggup ya jangan menerima tugas ini,” tuturnya. Berdasarkan data yang ada, untuk bulan Januari hingga Agustus belum cair. Ia pun menyayangkan banyaknya jumlah dana yang masih mengendap di BRI. “Uang yang ada di BRI saja sampai Rp 10,6 miliar. Lalu uang ini mau dikemanakan? Padahal itu hak KPM,” tanyanya. (*)