Pasar Besar Kota Malang Akan Dibangun Awal Tahun 2022

Malang, Mitrapost.com – Pasar Besar Kota Malang akan mulai dibangun pada awal tahun 2022, yang akan dihuni sekitat 3300 pedagang. Perlu diketahui, pasar ini sempat terbakar pada 26 Juni 2016 lalu. Para pedagang pun harus menunggu selama kurang lebih lima tahun, dalam perbaikan pasar ini. Sebelumnya, sudah ada rencana pembangunan pasar ini, namun sempat mengalami penundaan beberapa kali, karena terdapat sejumlah kendala. Terkait hal tersebut pada Rabu (29/9/2021) pihak konsultan pemenang tender pembangunan pasar memaparkan rencana pembangunan pasar dengan luas lahan sekitar 66 ribu meter persegi itu di hadapan Wali Kota Malang Sutiaji dan jajarannya. Dalam pertemuan di ruang rapat wali kota, Balai Kota Malang itu, beberapa alternatif rencana pembangunan disampaikan oleh pihak konsultan. Seperti rencana anggaran jika pasar dibangun berlantai empat yang diprediksi membutuhkan anggaran Rp579 miliar. Dan apabila berlantai lima setidaknya akan menelan biaya sekitar Rp828 miliar. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Muhammad Sailendra, usai mengikuti pemaran mengatakan, jika anggaran dimungkinkan akan berubah. Begitu juga dengan jumlah lantai pasar hingga desain bangunan yang disajikan pihak konsultan. “Nantinya semua itu akan dibahas lagi lebih detail dan dapat dipastikan tahun 2022 pasar ini akan mulai dibangun,” imbuhnya. Pembangunan pasar besar ini direncanakan akan selesai maksimal dalam dua tahun dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Pemkot Malang. Pihak Pemkot Malang pun, akan mengajak duduk bersama para pedagang, sehingga saat akan dibangun tidak terjadi pro kontra. Dalam konteks ini, diakuinya, memang ada beberapa hal yang harus didiskusikan dengan para pedagang, seperti lapak atau tempat berjualan pedagang yang mengalami perpindahan tempat meski luasan tempatnya tidak mengalami perubahan. “Desain dan juga model bangunannya nantinya seperti apa, juga pasti kita sampaikan ke pedagang. Dalam hal ini, para pedagang juga tidak akan dikenakan biaya,” sambung Sailendra. Lebih jauh dia menyampaikan, jika ada ketidaksesuaian dari pedagang, maka akan dicari solusi terbaiknya, termasuk mengenai kebijakan yang harus diketahui secara gamblang oleh para pedagang. “Pada intinya kami tidak akan merugikan pedagang dan pembangunan ini segera dilaksanakan. Sehingga ekonomi masyarakat lebih baik lagi nantinya,” pungkas Sailendra. (*)