oleh

Data Tidak Sinkron, Dana Bansos PKH Belum Tersalurkan

Rembang, Mitrapost.com – Dinsos PPKB Kabupaten Rembang menyebutkan, masih ada KPM PKH yang dananya belum tersalurkan, dikarenakan identitas yang tidak sinkron dengan kependudukan dan catatan sipil.

Program PKH terus dijalankan untuk mengentaskan kemiskinan. Program yang sudah ada sejak tahun 2011 tersebut, nyatanya masih menemui hambatan.

Menanggapi tujuan dari adanya peningkatan SDM pendamping PKH yang dilaksanakan Senin-minggu lalu, Nasaton Rofiq, PLT sekretaris dinsos PPKB Rembang mengatakan, masih ada KPM PKH yang dananya belum tersalurkan.

Hal tersebut dikarenakan, tidak sinkronnya data yang ada di dinas sosial dengan dinas dukcapil (kependudukan dan catatan sipil). Hal ini dikarenakan, pendataan terhadap KPM PKH didasarkan pada NIK.

Baca Juga :   Jalankan Instruksi Presiden, Bupati Rembang Pantau Prokes PTM

“Ada yang 1 orang dapat 2 kartu, ada yang satu keluarga dalam satu KK tapi semuanya dapat kartu KPM PKH. Akhirnya kasus seperti itu tidak bisa diproses untuk sementara,” Kata Nasaton Rofiq saat ditemui di kantornya, Selasa (30/11/2021).

Adanya ketidaksesuaian data tersebut, menjadi pekerjaan tambahan bagi dinsos PPKB Kabupaten Rembang, karena harus menyesuaikan dengan data Dukcapil, agar tidak terjadi keributan di masyarakat.

“Data-data tersebut kan harus kami sinkronkan. Ada 1900an lebih yang belum diverifikasi dan divalidasi. Nah ini masyarakat yang tidak tahu. Dikiranya mereka sudah tercatat sebagai PKH, tapi kok dananya tidak turun,” ungkap Nasaton Rofiq.

Sementara itu, banyak masyarakat yang tidak menyadari permasalahan seperti ini. Sehingga banyak yang tidak sabar dan akhirnya memanfaatkan media sosial gubernur Jawa Tengah untuk membuat laporan.

Baca Juga :   Bupati Rembang dan Rombongan Berziarah ke Taman Makam Pahlawan di Rembang

“Masyarakat kan tidak tahu proses dan alurnya seperti apa. Jadi mungkin kadang bagi mereka yang tidak sabar, ada saja yang lapor langsung ke gubernur melalui DM Instagram dan sebagainya,” ungkapnya.

Nasaton Rofiq berharap, dengan adanya penjelasan yang demikian, masyarakat mampu memahami alur dan proses dalam pencairan dana untuk KPM PKH. (*)

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Komentar

Berita Terkait