“Iya itu kan kita mengerti, kita yang membantu pemerintah untuk mengatur membantu supaya penanganan COVID-19 dapat anggaran. Yang jadi persoalan adalah dari Kemenkeu menganggap MPR seperti dulu saja,” tuturnya dalam program Blak-blakan detikcom, Jumat (3/12/2021).
Fadel mengungkapkan Kemenkeu tidak menghitungkan bahwa saat ini pimpinan MPR 10 orang, berbeda dengan sebelumnya yaitu 4 orang.
Ia juga menjelaskan MPR memiliki kegiatan rutin penilitian, sosialisasi 4 pilar MPR, dan kunjungan ke dapil.
“Kemudian sekarang kegiatannya untuk sosialisasi 4 pilar itu malah bertambah, dan semua orang meminta hal ini dan semua anggota MPR kita beri kesempatan ke dapil mengenai 4 pilar ini. Dan banyak kegiatan-kegiatan penelitian, apalagi sekarang kita lagi sibuk-sibuk dengan pokok-pokok haluan negara seperti GBHN,” bebernya.
Ia juga mengatakan MPR terlah melakukan rapat secara daring, namun hal tersebut bukan menjadi alasan anggaran MPR dipotong.
“Iya kita sudah berkali-kali mengatakan kita mengerti, tapi kan bukan berarti harus dipotong setengah. Dari Rp 1 koma sekian triliun sekian jadi Rp 600 miliar. Kita kan juga malu kalau bicara anggaran terus pada pendudukan lembaga negara, ya malu kita, nggak enak gitu,” pungkasnya. (*)