Dewan Pati Harapkan Pemerintah Tidak Impor Garam Berlebihan

Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap harga garam utamanya di Kabupaten Pati stabil. Hal ini disampaikan lantaran harga garam mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, sebelumnya harga garam berada di angka Rp800-900 per kilogram pada 2021. Kini harga garam telah naik menjadi Rp1.050 per kilogram. Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), M. Nur Sukarno mendorong Pemerintah Pusat untuk tidak mengimpor garam secara berlebihan. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati itu mengatakan bahwa impor garam yang terlalu berlebihan dapat berdampak pada harga dan kemakmuran petani garam di seluruh pelosok negeri, terutama Kabupaten Pati. "Di tahun 2022, petani garam mungkin akan sedikit lega dengan harga yang menginjak Rp1.050 per kilogram, tetapi perlu diwaspadai yang namanya harga pasar pasti akan naik dan turun," ujarnya saat diwawancarai Mitrapost.com, Kamis (17/3/2022). "Hal tersebut menjadi PR (Pekerjaan Rumah) untuk pemerintah kita supaya kestabilan harga garam di pasaran tetap menyejahterakan petani garam," imbuhnya. Dia menilai impor garam yang terlalu berlebihan akan berdampak fatal untuk industri garam lokal. " Kalau pemerintah mengimpor garam yang berlebihan pasti petani kita yang akan merasakan imbas luar biasa, harga kembali anjlok serta kesejahteraan petani garam kembali terabaikan, " ujar politisi Partai Golkar tersebut. Sementara itu, Ari Wibowo selaku Kasi Pugar Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati, impor garam yang berlebihan berpengaruh pada harga garam petani lokal. "Pemerintah harus bijak melakukan impor garam dari luar negeri, misalkan kebutuhan garam kurang 200 ton, jangan impor 400 ton, kebocoran 200 ton yang akan ditanggung para petani garam kita," ujarnya. Pati termasuk sentra garam terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Madura dan Indramayu. Lebih dari 100 pabrik pengolahan garam berdiri di Bumi Mina Tani. (*)