Tak Ada Mafia, Rachmat Gobel Memandang Masalah Minyak Akibat Salahnya Kebijakan

Jakarta, Mitrapost.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel menyatakan tidak ada mafia minyak goreng dalam kisruh kenaikan harga dan kelangkaan yang terjadi pada komoditas pangan minyak goreng. Permasalahan mengenai minyak goreng yang tengah terjadi ini merupakan kesalahan dalam mengatur dan membuat kebijakan. “Tidak ada itu mafia minyak goreng, yang ada kesalahan kita dalam mengatur dan membuat kebijakan, itu saja. Namanya pengusaha ya cari untung. Dia (oknum) lihat ada celah dalam peraturan yang salah, lengah, ya kemudian dia masuk. Jadi jangan kita mencap bahwa ini mafia,” ungkap Gobel di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/3/2022). Gobel juga menambahkan, ketidaktepatan dalam regulasi yang membuat pengusaha menemukan celah untuk mencari keuntungan dari minyak goreng ini adalah juga merupakan soal pengaturan dalam tata niaga dan juga masalah dalam kepemimpinan, manajerial, dan pendekatan dalam mengelola tata niaga minyak goreng. Untuk itu, perlu ada evaluasi terhadap regulasi atau kebijakan yang ada untuk lebih bisa membangun iklim perdagangan yang baik khususnya bagi sektor pangan. Untuk mencari solusi atas permasalahan komoditas pangan yang terjadi saat ini, DPR RI berencana mengadakan rapat gabungan bersama Menteri Perindustrian (Menperin) dan Menteri Pertanian (Mentan) untuk membahas mengenai neraca pangan. Pembicaraan mengenai neraca pangan ini akan dilakukan sebelum pembentukan Pansus Pangan. “Begini dengan adanya kenaikan-kenaikan harga yang ada sekarang ini, DPR tidak lagi bicara soal minyak goreng. Kita akan membuat dan membahas bersama pemerintah tentang neraca pangan kita seperti apa? Ini yang perlu kita bahas. Kalau minyak goreng kecil, kita bicara yang besar,” ujar politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut. Menurutnya keterlibatan dari banyak pihak untuk memecahkan persoalan komoditas pangan sangat diperlukan, karena hal ini tidak dapat diselesaikan oleh satu Kementerian Perdagangan (Kemendag) saja. Oleh sebab itu, DPR RI juga akan melibatkan kementerian lain. Kemenperin diperlukan untuk agar produk memiliki nilai tambah tidak hanya barang mentah tapi dapat ditambahkan sistem packaging untuk membangun ketahanan pangan. Kementerian ESDM pun diperlukan terkait pupuk dan gas. Sedangkan, Kementan kaitannya mengenai potret pertanian Indonesia saat ini. Ia juga menyinggung mengenai Trisakti milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Kemandirian Pangan. “Kita harus bangun jangan cuma tidur. jangan cuma katakan ini harga naik, terus menyerahkan semuanya pada alam. Tidak bisa. Tidak boleh. Apalagi Presiden mempunyai Trisakti yaitu kemandirian pangan salah satunya. Nah ini harus bagaimana kita wujudkan, supaya kita harus membangun dengan kemandirian kita. bukan bergantung pada impor,” pungkasnya. (*)