“Setelah tiga tahun ini selesai skema BTS, pemerintah daerah harus ambil alih kelolanya, sehingga perlu dibentuk siapa saja yang akan mengelolanya,” ujarnya.
Pada satu koridor, aka nada sekitar lima armada bus yang bisa digunakan untuk mengangkut penumpang. Akan tetapi, akan disesuaikan dengan volume penumpang rata-rata di setiap titik koridor.
Berbicara tentang transportasi baru, Koswara mengakui, jika ada pihak yang kontra dengan konsep ini. Untuk meminimalisasi konflik yang terjadi, ia menambahkan, perlu dibuatkan strategi penanganan yang lebih spesifik.
“Biasanya ada irisan dengan pihak angkot. Kalau sudah terkena irisan pelayanan BRT, mereka jadi mati karena kualitas layanan BRT tentu ada di atas angkot. Sehingga angkot itu harus berubah, apakah dia di-reroutering atau digabung jadi feedernya BRT,” papar Koswara.
Ia juga mengatakan bahwa pengusaha angkot bisa dilibatkan dalam program ini.
“Kalau mereka bisa dilibatkan secara bagus di program ini, mereka pasti akan menerima. Angkot bisa kita imbau untuk ganti jadi bus 3/4 juga. Jika mereka ikut dengan skemanya, para pengusaha angkot bisa menyediakan bus 3/4-nya, nanti akan dibayarkan melalui sistem BTS,” ungkapnya,
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
