Mahfud MD: Pemerintah Komitmen Kawal Pemilu 2024

Jakarta, Mitrapost.com - Pemerintah berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 secara maksimal. Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diajak untuk berkoordinasi menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebut pemerintah berkomitmen kuat untuk mengawal Pemilu 2024 dengan baik seperti instrumen hukum, kelembagaan, hingga jadwal penyelenggaraan telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Pemerintah punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan atau mengawal pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Di bawah koordinasi penyelenggaraan KPU yang diawasi oleh Bawaslu. Itu komitmen pemerintah," ungkap Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menyampaikan sambutan pada Senin (1/8/2022). “Karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk ini. Supaya juga tidak ada salah paham, misalnya ada berita hari-hari ini pemilu agak tersendat karena pemerintah dananya lambat, itu tidak juga karena sudah dibicarakan oleh KPU dan stakeholders karena yang diperlukan itu akan disediakan sepenuhnya oleh pemerintah. Tapi dihitung dulu," imbuh Mahfud. Ia menerangkan anggaran yang disetujui oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan mulai dikucurkan pada 2022. Menurutnya, total anggaran yang dikucurkan pada 2023 dan 2024 akan lebih banyak. Lebih lanjut, Mahfud menyebut KPU cukup membuat DIPA bila ada anggaran penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang belum dicairkan oleh pemerintah. "Cuma kalau sekarang belum cair, itu gampang. KPU tinggal membuat DIPA saja, kalau DIPA sudah jadi gampang. Kalau belum ada DIPA tidak bisa dicairkan, itu bisa melanggar hukum keuangan negara," katanya. "Oleh sebab itu, pemerintah menjamin tentang ini, tahun berikutnya anggaran akan disediakan, berikutnya lagi disediakan," imbuhnya. Meski demikian, Mahfud minta agar alokasi anggaran terkait biaya operasional seperti pembangunan gedung di berbagai daerah ditunda dulu. Menurutnya, pemerintah baru menyetujui kenaikan biaya terhadap panitia. "Disetujui meskipun tidak 100 persen dari yang diusulkan KPU," tandas Mahfud. (*) Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul "Mahfud Jamin Komitmen Pemerintah Kawal Pemilu 2024."