Pihak sekolah diharuskan menggunakan armada transportasi milik perusahaan tertentu, jika ingin kegiatan pikniknya itu diizinkan dinas terkait.
“Tetapi ini informasi di Pati ada 1 biro yang ingin menguasai. Biro yang lain yang mau masuk ke SMP, SMA, dan SMK nggak bisa, mereka kasihan. Kita sudah sampaikan ke Dinporapar dan Sekda tapi belum ada aksinya, ” katanya.
Sugiharto mengharapkan ada perhatian dari pemerintah terkait sepinya permintaan biro wisata. Termasuk tidak menganakemaskan biro tertentu saat ada event gathering atau liburan lembaga. (*)