Semarang, Mitrapost.com – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang mengungkap bahwa terdapawt cukup banyak aparatur sipil negara (ASN) yang mengajukan mutasi ke pemerintah kota Semarang.
Berdasarkan keterangan dari Kepala BKPP Kota Semarang, Abdul Haris mengatakan bahwa terdapat sekitar 40 ASN yang berasal dari luar kota dan menginginkan untuk pindah ke kota Semarang per tiga hingga empat bulan.
Sedangkan untuk pengajuan mutasi dari kota Semarang, ungkapnya sangat jarang, bahkan ia mengatakan bahwa tidak setiap tahun terjadi.
ASN paling banyak mengajukan mutasi masuk ke Pemerintah Kota Semarang adalah tenaga kesehatan (nakes). Hanya saja, tenaga kesehatan di Pemerintah Kota Semarang sudah cukup banyak.
“Yang paling banyak dari nakes yang ingin pindah, tapi nakes kami sudah besar. Kalau yang yang lain-lain bisa dipertimbangkan jika kami membutuhkan, contoh dari pendidikan kami sangat butuh, itu bisa,” ujarnya.
Masih dari keterangannya, bagi ASN yang menginginkan mutasi, maka harus mengantongi surat pelepasan dari daerah asal.
Akan tetapi, meski telah mendapatkan persetujuan dari daerah asal, namun belum bisa dipastikan pindah ke kota Semarang.
Hakam mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan tes bagi pihak yang bersangkutan.
Kemudian, bagi ASN yang tidak memenuhi syarat pengajuan mutasi, maka tidak akan diterima pengajuannya.
“Kami tidak ingin dia di Semarang justru menimbulkan masalah. Kami tes dulu psikisnya,” ucapnya.
Menurutnya, ASN yang mengajukan mutasi ke Semarang dengan tujuan hanya sekedar melihat materi saja tentu akan menjadi masalah, terlebih ASN dari kota-kota kecil yang beban kerjanya berbeda dengan kota besar seperti Kota Semarang.
“Di Semarang sedemikian padat kegiatan. Kadang teman-teman yang pindahnya karena materi lupa,” sambungnya.
Dia menekankan, tunjangan penghasilan pegawai (TPP) di Kota Semarang memang tergolong besar. Hal itu seiring dengan beban kerja ASN di Kota Semarang juga besar.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, kata dia, selalu menyampaikan kepada seluruh ASN Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja semangat dan ikhlas karena sudah diberi TPP yang cukup besar.
Saat ini, TPP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sudah menggunakan sistem kelas jabatan. Sedangkan, beban kerja ASN mengikuti kelas jabatannya.
“Kalau dulu eselonisasi, sekarang pakai sistem kelas jabatan. Ada jabatan kepala dinas, kepala bidang, ada kassubag, hingga staff,” sebutnya. (*)
Haris mengatakan, sistem kelas jabatan sudah dimulai pada tahun ini namun belum menyeluruh. Pada 2023 mendatang akan diterapkan secara menyeluruh hingga kelas staf.
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
