Pati, Mitrapost.com – Sebagai upaya untuk meningkatkan keakuratan, Pemerintah Desa diimbau untuk terus melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan ketepatan pihak yang berhak sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan menerima bantuan dari pemerintah.
“Untuk data dari desa, saya berharap Kepala Desa ini bisa mendorong perangkat-perangkatnya untuk aktif melakukan pembaharuan data. Karena ini berkaitan dengan layak atau tidak KPM yang menerima,” kata Muntamah saat dihubungi tim Mitrapost.com.
Ia mendorong pada kepala desa untuk melakukan verifikasi DTKS terbaru. Selain itu, mereka juga harus melakukan drop data bagi warganya yang sudah ada peningkatan ekonomi.
“Iya kan kalau mereka itu tidak aktif yang terjadi kan datanya membludak itu, nah pemerintah desa harus melakukan drop data bagi warganya yang sudah meningkat ekonominya. Kemudian diganti dengan warga yang kurang mampu itu. Dengan demikian saya rasa akan akurat,” ungkapnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa yang termasuk dalam DTKS adalah mereka yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat desa.
“Kadang-kadang itu ada orang yang dekat dengan kepala desa atau perangkat desa kemudian dimasukkan DTKS. Nah ini kan juga kurang tepat, pemdes harusnya lakukan musdes untuk melakukan verifikasi DTKS melibatkan tokoh masyarakat, karang taruna, perangkat, tokoh agama dan lainnya,” ujarnya anggota dewan yang juga merupakan tokoh NU tersebut. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
