Pati, Mitrapost.com – Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menanggapi perihal penerapan program dari Pemerintah Pusat yakni ekonomi biru di daerah pesisir.
Melalui M Nur Sukarno, selaku anggota komisi B mengatakan bahwa sejauh ini pelaksanaan program tersebut tidak terlihat di wilayah Pesisir Kabupaten Pati.
Ia beranggapan bahwa salah satu hal yang menjadikan Kendala yakni mengenai penganggaran dan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih begitu minim.
“Sejauh ini mungkin untuk ekonomi biru belum begitu kelihatan, karena berkaitan dengan penganggaran dan juga lain-lain, termasuk juga Pemda juga harus ikut berpartisipasi,” katanya saat kepada mitrapost.com lusa lalu.
Diketahui bahwasanya ekonomi biru merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) yang bertujuan untuk meningkatkan kawasan konservasi laut sebagai kawasan blue carbon.
Tidak hanya itu, program tersebut juga berfungsi untuk penerapan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, penerapan budidaya laut, pesisir, darat yang ramah lingkungan serta lain sebagainya.