Mitrapost.com – Firman Soebagyo selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI Dapil Jateng 3, menyampaikan pandangannya dan menjawab pertanyaan wartawan pada Jumat, (28/4/2023) di gedung DPR RI di Jakarta.
Ia mengatakan bahwa saat ini belum diputuskan Capres oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) meskipun Golkar telah memutuskan melalui Musyawarah Nasional (Munas) untuk mencalonkan Ketum AH sebagai calon Presiden dan PPP mencalokan GP sebagai Capres adalah bentuk komitmen dan keseriusan KIB bahwa untuk mencalonkan Capres-cawapres tetap hati-hati karena harus benar-benar orang yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan.
Menentukan Capres-Cawapres tidak sekedar ditentukan faktor popularitas tetapi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lain seperti “rekam jejak” Capres dan Cawapres dan hal itu jauh lebih penting disamping kapasitas, kapabilitas dan integritas calon tersebut.
Hal itu lebih penting menurut Firman, karena untuk popularitas seseorang bisa dibentuk dan bisa dibangun melalui lembaga-lembaga survei dan konsultan politik. Dan itu tidak berbanding lurus dengan track record Capres dan Cawapres dalam keberhasilan melaksanakan tugas yang diembannya selama ini.
Oleh karena itu, menentukan Capres Cawares harus lebih mengedepankan “rekam jejak” daripada popularitas seseorang.
Hal itu menjadi penting karena menurutnya, ke depan tantangan presiden dan wapres terpilih akan semakin berat untuk menggadapi tantangan gejolak ekonomi global yang semakin sulit. Oleh karena itu, keberhasilan Capres Cawapres harus lebih terukur selama ini.
“Bagaimana jika orang yang gagal memimpin daerah atau wilayahnya kemudian akan diberikan kepercayaan yang lebih besar memimpin Indonesia yang lebih kompleks ini,” ucapnya dengan nada balik bertanya.
Sikap kehati-hatian KIB saat ini, menurut Firman, menunjukkan bahwa KIB betul-betul menunjukkan kehati-hatiannya dalam bersikap dan bertindak karena keputusan yang diambil akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia yang akan memilihnya. Dan ketika rakyat salah memilih, maka akan mengalami kerugian besar karena akan kehilangan waktu 5 tahun ke depan.
“Apalagi untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan presiden Jokowi adakah tidak mudah dan tidak ringan, seperti membangun IKN serta tantangan global yang akan dihadapi dan tidak hanya ekonomi tetapi pertahanan negara juga jauh lebih penting. Seperti yang saat ini masih terjadi gejolak kaum sparatis bersenjata di Papua yang nyaris belum usai,” jelasnya.
Ia menilai, rakyat perlu diberi pembelajaran agar bisa berfikir realistis, rasional dan tidak emosional karena hanya melihat survei yang terkadang belum tentu benar.
Itu menjadi salah satu tugas partai politik untuk memberikan pendidikan dan kesadaran politik kepada rakyat untuk memilih yang tepat, karena partai politik adalah yang mempunyai mandat untuk mencalonkan Capres dan Cawapresnya.
Komitmen kebangsaan tetap harus dibangun di tengah proses demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan dengan baik ini.
“Sudah waktunya membangun kesadaran politik baik partai politik dan rakyat bahwa presiden setelah terpilih adalah milik rakyat Indonesia bukan menjadi eklusive milik partai yang mencalonkan saja. Dan kesadaran ini harus juga dipahami dan dimiliki oleh Capres Cawapres yang akan datang” ujar Firman S politisi senior dan wakil ketua umum SOKSI tersebut.
Sehingga publik tak usah cemas terhadap keputusan KIB yang belum memutuskan calonnya karena alasan rasionalitas tersebut. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
