Mitrapost.com – Hacker membobol situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ratusan juta data pemilih dijual.
Dalam hal ini, salah satu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Elsam mengungkapka bahwa kepercayaan masyarakat terkait Pemilu pasti berpengaruh.
Elsam mengatakan KPU seharusnya dapat menjaga prinsip integritas dan kerahasian, mengingat data yang dikumpulkan sebagai data pemilih mencakup seluruh masyarakat Indonesia.
“Prinsip ini menghendaki penerapan sistem keamanan yang kuat dalam pemrosesan data pribadi, untuk memastikan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data yang diproses. Selain pemrosesannya harus dilakukan secara pseudonimitas, juga mesti dipastikan penerapan standar keamanan yang kuat, untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pelindungan data,” kata Elsam, Rabu (29/11/2023).
Elsam lantas memberikan sejumlah rekomendasi agar kepercayaan Pemilu dapat terjalin. Diantaranya yaitu merumuskan kebijakan perlindungan, investasi internal untuk investigasi, menganalisa insiden.
Hal ini juga bukan hanya berlaku pada KPU, melainkan juga Bawaslu yang mengawasi pemilu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Kominfo.
“Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebagai existing otoritas pelindungan data pribadi (sampai dengan dibentuk yang baru), sesuai dengan PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan asistensi dalam pengembangan standar kepatuhan pelindungan data pribadi bagi KPU, termasuk secara proaktif melakukan pemantauan atas penerapan standar kepatuhan tersebut,” jelas Elsam.
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
