Mitrapost.com – Usai mengaku diintimidasi polisi, seniman Butet Kartaredjasa kini dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Sebelumnya, Butet mengaku menerima intimidasi dari pihak polisi saat menggelar pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki.
Ia menyebut dilarang polisi untuk memuat unsur politik dalam pergelaran pentas teater berjudul Musuh Bebuyutan.
Pihak yang melaporkan Butet adalah Komunitas Advokat Lingkar Nusantara (Lisan) pada Jumat (8/12/2023).
Melalui Wakil Ketua Umum Lisan, Ahmad Fatoni mengatakan bahwa pihaknya melaporkan Butet lantaran dinilai menyebarkan hoaks. Sebab intimidasi itu telah dibantah sendiri oleh pihak panitia pelaksana serta kepolisian.
“Pernyataan Pak Butet ini sudah diklarifikasi oleh panitia penyelenggara yang dalam hal ini secara langsung mengurus perizinan,” jelasnya dilansir dari Kompas.
“Bahwa pihak panitia menyampaikan tidak pernah ada intimidasi dari pihak kepolisian,” lanjutnya.
Menurutnya, hal itu bisa menyesatkan publik. Terlebih pentas yang dilakukan telah berjalan dengan lancar.
“Menurut kami hal yang disampaikan Pak Butet tersebut adalah hal yang menyesatkan. Jadi kami menduga ini masuk ke dalam dugaan tindak pidana berita bohong atau hoaks,” paparnya.
Lebih lanjut, ia menyebut jika pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan sesuai standar.
“Harus uji dulu, yang dimaksud intimidasi menurut dia itu seperti apa. Kalau yang kami pahami intimidasi adalah bentuk ancaman dan lain sebagainya,” tuturnya.
Pihaknya sendiri mengaku melaporkan hal itu agar ke depan kejadian serupa tak terulang kembali.
“Jadi kami kelihat hal ini harus kami laporkan, supaya menjadi pelajaran bagi pihak siapa pun dalam menyampaikan pendapat. Jadi itu aja, enggak ada muatan politis atau apapun juga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pentas yang digelar diadakan oleh Forum Budaya Indonesia Kita di kawasan budaya yang di bawah naungan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.
Tema yang diusung berkaitan dengan pertarungan politik yang terjadi di antara dua pihak yang sebelumnya bersahabat.
Namun, Butet mengaku diminta tanda tangan surat pernyataan tidak akan membahas unsur politik dalam gelaran itu.
“Jadi itu persyaratan administrasi sebelumnya tidak pernah ada sejak reformasi 1998. Itu jaman orde baru saja seperti itu,” jelasnya.
“Jadi staf saya mengurus perizinan kayak biasanya kali ini dilampiri itu dan aku harus tanda tangan,” lanjutnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
