Mitrapost.com – Dewan Pengawas (Dewas) KPK akhirnya megetok sanksi etik yang diberikan kepada Firli Bahuri. Sanksi tersebut merujuk terhadap Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 3 Tahun 2021.
Dalam peraturannya Bab V, terdapat tiga jenis pelanggaran. Pasal 9 menjelaskan pelanggaran bagi insan KPK terdiri dari pelanggaran ringan, sedang, hingga berat. Pasal 10 juga memuat sanksi bagi pelanggar aturan Dewas KPK terdiri dari sanksi ringan, sedang, dan berat.
Firli Bahuri dianggap melanggar sejumlah pasal. Dimulai dari Pasal 4 ayat (1) huruf f atau g atau Pasal 4 ayat (2) huruf a.
f.Menolak setiap gratifkasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya
g. Melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya
Pasal 4 ayat 2 huruf a: Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang: a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
