Anggota DPR Ungkap Dugaan 5.000 Titik Dapur SPPG MBG Fiktif

Mitrapost.com – Anggota DPR menungkap adanya dugaan 5.000 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif.

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan hal itu di rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN. Nurhadi juga mengungkapkan adanya oknum yang menjual lokasi titik dapur MBG kepada BGN.

Dengan adanya temuan ini, pihaknya meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki sistem verifikasi.

“Seperti yang pernah saya laporkan ke Bapak bahwa di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan roll back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” paparnya dilansir dari Detik.

Dalam keterangan tertulis, Nurhadi menyebut terdapat oknum yang mengetahui sistem BGN dan lantas melakukan aksi curang.

“Jadi ada oknum yang tahu sistem BGN, tahu dia cara daftarnya seperti apa dan pakai yayasannya dia. Setelah oknum ini mengunci titiknya, ternyata dia nggak bangun-bangun dapurnya, dan saat menuju 45 hari dijual-lah titik itu dengan ditawarkan ke investor,” jelasnya.

Temuan ini pun menurutnya tak bisa dibiarkan. Mengingat anggaran yang digelontorkan dalam program ini besar.

“Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan,” ujarnya.

“Ribuan titik dapur yang mangkrak bukan sekadar soal teknis, melainkan menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak sesuai mandat program,” lanjutnya.

Menurutnya, mekanisme verfikasi dan pengawasan sudah lemah sejak awal.

“Sistem yang longgar membuka celah terjadinya praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik, seperti temuan dugaan ‘konglomerasi yayasan’ oleh lembaga pemantau independen,” jelasnya.

Ia pun mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit kinerja dan keuangan program MBG.

“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis. Setiap keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” ucap Nurhadi.

“Keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari jumlah dapur terbangun, melainkan dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah,” lanjutnya. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati