Mitrapost.com – Anggota Komisi IX DPR, Irma Chaniago menuding ada monopoli kuota Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu ia sampaikan usai Badan Gizi Nasional (BGN) menampik adanya dugaan 5.000 dapur MBG fiktif.
“Betul, bukan fiktif, tetapi ada yang monopoli kuota SPPG (dapur),” ujar Irma dilansir dari Kompas.
Praktik monopoli yang dimaksud misalnya, ada pihak yang sengaja mendaftar di semua wilayah untuk sekedar memenuhi kuota yang dibuka.
“Contohnya, mereka mendaftar di semua wilayah, yang menyebabkan kuota di wilayah-wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi diakses oleh orang lain untuk ikut mendaftar, padahal mereka cuma daftar untuk menutup kuota, tetapi lokasi dapurnya tidak ada pembangunan persiapan sama sekali,” terangnya.
Padahal, bisa saja yang beroperasi baru dua. Sedangkan sisanya diduga untuk diperjualbelikan.
“Contoh di satu kabupaten, kuota SPPG 30, yang daftar dan punya dapur baru 2, tetapi ketika orang lain mau daftar online, pendaftaran mereka mental, karena informasi yang keluar tertulis kuota sudah penuh, padahal yang beroperasi baru 2. Artinya, yang 28 daftar cuma untuk menutup kuota dan disinyalir untuk diperjualbelikan,” paparnya.
Namun pihaknya mengaku bersyukur karena kini BGN telah menutup kuota fiktif tersebut.
“Jadi sebenarnya bukan dapur fiktif, tapi kuota dapur fiktif, by the way alhamdulillah BGN sudah langsung merespons kasus tersebut dengan mendrop 5.000-an kuota fiktif tersebut,” jelasnya.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa memang ada perubahan sistem dalam pengajuan dapur MBG.
“Sebenarnya bukan fiktif, dulu kira-kira 3 bulan lalu, ketentuan BGN itu membangun dapur dulu, baru mendaftar. Saat itu saya belum masuk. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga diubah jadi mendaftar dulu baru, kalau disetujui, membangun dapur,” ujarnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com


