Warga Asempapan Pati Demo, Tuntut Pencopotan Kades hingga Dana Desa Diaudit

Pati, Mitrapost.com – Sejumlah warga Desa Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati yang tergabung dalam Forum Masyarakat Asempapan Bersatu (FMAB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman balai desa setempat, Kamis (06/11/2025) siang.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan empat tuntutan utama. Mereka mendesak Bupati Pati untuk mencopot dan memecat Kepala Desa Asempapan yang dinilai arogan, serta meminta pemerintah desa lebih transparan dalam pengelolaan dana desa.

Selain itu, warga juga menuntut agar pembangunan infrastruktur desa sejak tahun 2020 hingga 2025 diaudit secara menyeluruh, karena diduga terdapat indikasi markup anggaran.

Tak hanya itu, massa meminta Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan kegiatan Haul Mbah Panggeng segera dicabut, serta menolak aliran limbah dari Pabrik Gula (PG) Trangkil yang dianggap telah merugikan petani tambak setempat.

Menurut Bayu Irianto, penanggung jawab aksi FMAB, warga merasa geram karena banyak kebijakan desa yang dinilai sewenang-wenang. Salah satunya, larangan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan doa arwah di makam Mbah Panggeng.

“Kami hanya ingin berdoa dan mengadakan pengajian, tapi dilarang keras. Surat izin kegiatan yang sudah kami buat bahkan diambil lagi oleh Pak Lurah dan anak-anaknya,” ujar Bayu saat berorasi.

Bayu juga mengungkap adanya tekanan terhadap warga agar tidak ikut aksi.

“Ketua RT sempat menyebar pesan agar warga tidak ikut demo, dengan ancaman tidak akan dapat bansos (bantuan sosial) kalau tetap ikut,” katanya.

Selain soal Perdes, warga juga menyoroti dugaan pencemaran limbah cair dari PG Trangkil yang mencemari area pertanian dan tambak. Akibatnya, hasil panen ikan dan garam milik petani disebut menurun drastis.

“Limbah itu merugikan kelompok tani tambak, ikan banyak yang mati, dan petani garam gagal panen,” tambahnya.

Di sisi lain, warga menyoroti kejanggalan dalam pembangunan talut desa yang disebut berbiaya tinggi.

“Di prasasti tertulis harga pembangunan talut Rp600 ribu per meter. Itu tidak masuk akal untuk ukuran desa,” ujar salah satu peserta aksi.

Aksi sempat memanas karena pihak kepala desa maupun perangkat tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan. Adu mulut antara warga dan aparat desa pun tak terelakkan. (*)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

Video Viral

Kamarkos
Pojoke Pati