Mitrapost.com – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengeluhkan dana Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang digunakan untuk pembiayaan operasional Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pasalnya, bandara tersebut hanya melayani satu penerbangan saja.
Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat juga tercatat pada sedotan pembayaran utang atas pembangunan Masjid Raya Al Jabbar yang ada di Gedebage, Kota Bandung yang terjadi di era Gubernur Ridwan kamil.
Pada masa itu, pembiayaan masjid apung terbesar yang ada di Jawa Barat itu menggunakan dana dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menurutnya, kedua pembiayaan tersebut dinilai merugikan Pemprov.
“Beban utang kita tinggi. Betul. Satu dana PEN, kedua membiayai Kertajati, kita ngebiayaain terus, hasilnya ga ada,” jelas KDM dalam video di akun TikToknya, dikutip dari Republika, Rabu (07/01/2026).
“Ya membiayai Pak, kita membiayai sesuatu yang tak menghasilkan apa pun, gitu lho. Padahal lembaga bisnis, itu lembaga penerbangan bisnis. Kertajati dan Al Jabbar itu kalau dibangunin Rp100 miliar,” lanjut KDM.
Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat yang juga bernama sama dengan bosnya, Dedi Mulyadi, meluruskan bahwa nominal utang yang harus ditanggung Pemprov sebesar Rp45 miliar untuk Al Jabbar dan Rp100 miliar untuk Bandara Kertajati.
Dari Rp100 miliar yang diambil melalui APBD Jawa Barat, setengahnya digunakan untuk operasional dan layanan Bandara Kertajati, meskipun hanya terdapat satu penerbangan komersial.
“Artinya manajemennya dibiayai, digaji, tapi menghasilkan apa pun tidak,” ucap KDM. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
