Mitrapost.com – Kabar pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor tekstil yang disebut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI), Airlangga Hartarto, ditanggapi oleh sejumlah pelaku pengusaha konveksi.
Diketahui, pihak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) telah menyiapkan suntikan dana modal senilai Rp101 triliun guna mempersiapkan pembentukan BUMN tekstil tersebut, yang ditujukan untuk penghidupan kembali perusahaan negara di sektor padat karya seperti tekstil.
Melansir dari BBC, seorang pemilik pabrik tekstil di Kawasan Malajaya, Bandung, Jawa Barat, Aep Hendar menyebut bahwa aliran dana sebesar Rp101 triliun itu baiknya dipergunakan untuk bantuan modal produksi, peremajaan mesin, maupun kredit industri padat karya.
Hal tersebut baiknya dilakukan, guna mempertahankan sejumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah ada, untuk tetap bertahan di tengah gempuran produk impor dari Cina dan banjirnya penjualan pakaian bekas yang masih beredar.
“Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang membantu pemasaran, subsidi bunga untuk permodalan, pengendalian pasokan dan harga bahan baku, serta memperketat izin impor dan barang ilegal. Kalau semua itu bisa dikendalikan, Insyaallah IKM tekstil produk tekstil akan aman lagi,” jelas Aep, dikutip Kamis (22/01/2026).
Pengusaha konveksi asal Jawa tengah, Bilal Aziz Nugraha yang baru merintis usahanya enam tahun lalu, juga menilai bahwa pemerintah harusnya memikirkan IKM yang disebut telah siap membuka lapangan pekerjaan, bukan mendirikan perusahaan raksasa yang disebut akan menjadi lawannya.
“Pemerintah jangan membuat yang sudah ada, tapi potensikan yang sudah ada,” ucap Bilal.
Apalagi, ia menyebut baru saja mengalami penurunan omset hingga 30% sejak tahun 2025 akibat dari keputusan efisiensi anggaran yang menurunkan daya beli masyarakat, hingga pertarungan harga pasarannya dengan produk impor dari Cina.
Sementara itu, seorang pengamat, Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana mengaku tidak dapat memahami keputusan besar yang dikeluarkan oleh BPI Danantara untuk tetap bersikeras melakukan investasi di sektor BUMN tekstil ini.
Terlebih menurut Andri, pemberlakuan program tersebut nantinya akan bercampur dengan pelaku swasta yang berpotensi menyingkirkan pemain tekstil yang lainnya.
“Pemerintah itu semestinya hadir untuk mengadakan public goods yang memang tidak ada swasta yang ingin bermain di sana. Tapi kalau sudah ada swasta, ketika ada pemerintah yang masuk, justru pemain tekstil yang lain akan tersingkirkan,” kata Andri. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
