Mitrapost.com – Jumlah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini mencapai 27.877 titik atau mengalami pembengkakan 6.877 titik dari target yang ditetapkan 21.000 titik SPPG.
Akibatnya, anggaran belanja program pun ikut terdampak. Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) pun berniat melakukan penataan ulang program MBG.
“Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dilansir dari Detik.
Jika dikalkulasikan dengan anggapan insentif setiap SPPG Rp6 juta, maka ada pemborosan dana sekitar Rp1 triliun per bulannya.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” paparnya.
Jumlah SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) juga membengkak dari target 2.000 titik, kini sudah ada 8.617 titik.
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” terangnya.
Rencananya, penataan ulang pelaksanaan program MBG pun rencananya akan dilakukan dalam satu bulan ke depan.
“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang menutup SPPG yang berlebih. Meski begitu, hal ini masih akan dibahas lebih lanjut.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” paparnya.
Namun penutupan SPPG akan diusahakan dihindari agar pemberian MBG tak terhenti.
“Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan,” ujarnya. (*)

Redaksi Mitrapost.com




