Mitrapost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara resmi telah melakukan penetapan terhadap seorang Bupati Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, bernama Sirajudin Lasena, sebagai tersangka.
Dalam hal ini, Sirajudin Lasena ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara.
Sebelumnya, Sirajudin Lasena ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK RI bersama dengan 13 orang lainnya dari mulai kepala dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pihak swasta pada Senin (21/09/2026), dan ditahan selama 20 hari sampai 11 Oktober 2026.
“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, dikutip dari Tirto.
Menurut Taufik, kasus bermula dari adanya laporan masyarakat yang menyebut Sirajudin Lasena diduga melakukan penetapan tarif proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkup Pemkab Bolaang Mongondow Utara.
Pada rinciannya, Sirajudin Lasena menetapkan tarif proyek senilai 4 persen bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan 1 persen untuk Kelompok Kerja (Pokja) PBJ.
Kemudian, Sirajudin Lasena juga diduga melakukan plotting pelaksanaan proyek di Dinas PUPR Bolaang Mongondow Utara, dengan menuliskan daftar vendor pemenang yang akan melaksanakan sejumlah proyek tersebut.
Atas plotting tersebut, pihak swasta menyerahkan uang sebesar Rp130 juta atau sebagian tarif 10 persen untuk proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, Bolaang Mongondow Utara bernilai Rp1,9 miliar. (*)

Redaksi Mitrapost.com







