Mitrapost.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk badan khusus bernama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Badan tersebut ditujukan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta untuk mengelola ekosistem gambut dan mangrove.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut, pembentukan BPGMN ini menjadi keputusan penting dalam diskusi yang digelar Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, (24/9/2026).
“Salah satu keputusan yang penting terutama di bidang kehutanan dan terkait dengan karhutla adalah Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN,” ujarnya.
Ia menilai pembentukan badan ini dapat memperkuat pencegahan, sehingga lebih efektif dan efisien dibandingkan hanya melakukan penanganan.
BPGMN sendiri menjadi badan yang berada langsung di bawah Presiden. Badan ini diisi oleh para ilmuwan serta profesional.
“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” ujarnya.
Pemerintah nantinya juga akan menyiapakan anggaran memadai untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan utamanya di wilayah yang memiliki kawasan gambut seperti Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengatakan pihaknya berperan mendukung BPGMN, khususnya dalam penguatan sistem deteksi dini dan deteksi titik panas (hotspot).
“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujar Arif.
Selain itu, menurutnya, pendekatan pencegahan presisi berbasis desa. Masyarakat desa akan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karena memiliki kedekatan dan rasa memiliki terhadap sumber daya di lingkungan sekitarnya, termasuk melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” ujarnya. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
