Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyayangkan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati yang memutuskan tidak me-rapid test semua santri.
Padahal, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar), Pemkab bersedia dan menyanggupi me-rapid test santri Kabupaten Pati yang berjumlah puluhan ribu orang.
“Seyogyanya dilakukan rapid test pada semua santri. Saat Rapat Banggar sudah ada kesanggupan,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Pati Muntamah kepada Mitrapost.com, Senin (6/7/2020).
Ia pun meminta Pemkab untuk melakukan tracking secara ketat kepada semua santri. Hal ini guna menghindari adanya klaster baru dari Pondok Pesantren (Ponpes). Ia khawatir apabila hal ini tidak disikapi dengan baik, maka akan ada klaster baru.
Baca juga : Rapid Test di Ponpes Diprediksi Telan Rp 12 Miliar, Sekda: Kami Tak Sanggup
“Kalau ternyata tidak bisa dilaksanakan untuk semua santri, hanya dilakukan rapid secara sampling, maka tracking saat santri datang harus dilaksanakan pada semua santri,” tandasnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
