oleh

Tak Bisa Dapatkan BLT DD, Kelurahan Pati Kidul Nantikan Bantuan APBD

Pati, Mitrapost.com Berbeda dengan pemerintah desa yang secara perintah regulasi dana desanya bisa digunakan untuk penanganan BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa), dana kelurahan tidak bisa digunakan untuk meng-cover BLT.

Kepala Desa Pati Kidul, Pamungkas mengatakan masyarakat perkotaan tidak bisa mendapatkan BLT karena dana kelurahan memang sudah di-plot untuk hal lain.

“Kita ini kan kelurahan. Kita berbeda dari desa. Desa punya dana desa sehingga bisa mengambil itu. Kita ada dana kelurahan tetapi berdasarkan instruksi Bupati, tidak bisa digunakan untuk pemberian BLT karena jumlahnya terbatas, dan itu sudah di-plot di dalam APBD sebagai dana pembangunan,” ungkapnya kepada Mitrapost.com saat ditemui beberapa waktu yang lalu.

Baca juga: Pemdes Pasucen Pati Pungut 27 BLT DD, BPD Menggugat

Kendati demikian, warga Kelurahan Pati kidul yang terdampak Covid-19 tetap mendapatkan bantuan sosial bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan sosial pangan (BSP).

“Kita mendapat dari beberapa sumber.  Dari Kemensos (Kementerian Sosial) RI mendapat BST (Bantuan Sosial Tunai). Disalurkan melalui kantor pos selama 3 bulan dan sudah selesai. Ada juga BSP (Bantuan Sosial Pangan) disalurkan melalui BRI (Bank Rakyat Indonesia),” terang Pamungkas.

Karena warga terdampak belum ter-cover seluruhnya, Kelurahan Pati Kidul mengajukan Bansos APBD yang hingga saat ini belum bisa direalisasikan pencairannya.

“Kita sebetulnya juga mengajukan bantuan dari sumber APBD tapi selama ini belum cair. Dari 3 bantuan ini, jujur saja belum bisa mengcover seluruhnya. Kalau saya rinci baru sekitar 600 orang (yang sudah dapat bantuan),” urainya.

Baca juga: Bansos BLT Dana Desa Diperpanjang Hingga Bulan September

Mengingat warga perkotaan, terdampak covid sangat signifikan. Karenanya, Pamungkas berharap akan ada Bansos APBD Tahap ke 2 meski tahap 1 belum terealisasi.

“Yang terdampak covid ini masyarakat pedagang kaki lima. Sekarang sudah beraktifitas biarpun bisa dikatakan belum laku. Mereka harus makan, sementara penghasilan berkuarang. Ini kadang memprihatinkan. Kita tidak bisa berbuat banyak. Makanya saya harapkan ada APBD tahap 2. Tapi APBD tahap 1 saja belum keluar. Kalau infonya akan segera dicairkan bulan ini,” pungkasnya. (*)

Baca juga: 

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed