Baca juga: Tak Bisa Dapatkan BLT DD, Kelurahan Pati Kidul Nantikan Bantuan APBD
Sebab, lanjut Muntamah, antara warga desa dan kelurahan memiliki hak yang sama. Sama-sama terdampak covid dan Pemkab harus hadir ditengah keduanya.
“Punya hak yang sama baik masyarakat di kelurahan dan desa, Pemkab ya harus membuat kebijakan di masyarakat yang terdampak. Bila seseorang terdampak covid, negara harus hadir untuk pemberdayaan ekonomi,” urainya.
Baik warga di kota maupun di desa sebenarnya sama-sana merasakan adanya penurunan pendapatan akibat dampak negatif pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), namun fakta di lapangan mengatakan masyarakat di perkotaan terbukti lebih merasakan di banding warga desa. Idealnya perlu adanya optimalisasi terhadap ekonomi masyarakat yang terdampak lebih besar.
“Masyarakat yang terdampak di kelurahan juga harus dicairkan (dananya). Itu ya kebijakan pemerintah kabupaten,” pungkas Muntamah. (Adv/MA/UP/SHT)
Baca juga:
- Noto Subianto Siap Kawal Bansos Covid-19
- Pemdes Pasucen Pati Pungut 27 BLT DD, BPD Menggugat
- Bupati Pati Mulai Monitoring BLT DD Tahap Kedua
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
