Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mengimbau Pemerintah Kelurahan aktif mengikuti info bantuan sosial. Hal ini mengingat secara regulasi, dana kelurahan tidak bisa digunakan untuk meng-cover BLT (Bantuan Langsung Tunai).
“Untuk mendapatkan bantuan memang sebaiknya Pemerintahan Kelurahan lebih intens terhadap informasi terkait bansos supaya bisa merealisasikan dana untuk bansos pengganti dana kelurahan,” kata Danung Singgih Haji, Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi NKRI (Nurani Keadilan Rakyat Indonesia), Selasa (28/7/2020).
Hal ini dianggap Danung perlu, karena secara fakta di lapangan, masyarakat di kelurahan atau perkotaan lebih terdampak pandemi daripada masyarakat di wilayah pedesaan.
Baca juga: Tak Bisa Dapatkan BLT DD, Kelurahan Pati Kidul Nantikan Bantuan APBD
Saat pandemi covid-19 mewabah di Pati, terjadi PHK besar-besaran, banyak karyawan dirumahkan menyebabkan pendapatan warga perkotaan menurun drastis bahkan hingga tidak ada pendapatan sama sekali.
Selain fakta di atas, Danung menyebutkan secara ideal antara pedesaan dan perkotaan harus ada pemerataan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Untuk pemerataan bansos, kita sesama warga negara Indonesia seharusnya mendapatakan hak yang sama akan bantuan yang dialokasikan kepada rakyat,” pungkas Danung. (Adv/MA/UP/SHT)
Baca juga:
- Beberapa KPM Pati Terima Saldo BLT Kemensos Kosong
- Selain Dimas, Banyak Siswa di Rembang yang Tidak Bisa Belajar Daring
- Atur Pola Hidup Sehat, Jangan Sampai Penyakit Lebih Dulu Menyerangmu
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur : Ulfa PS
Wartawan Area Kabupaten Pati
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
