Warga Semampir Tempuh Jalur Hukum Pidana Terkait Polemik Tanah Pasar Sleko Lama

Pati, Mitrapost.com – Polemik tanah Pasar Sleko Lama berum berakhir. Setelah dua kali dilakukan mediasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Warga Semampir akhirnya memutuskan untuk mengambil jalur hukum.

Parmono, Kepala Desa Semampir, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak dan memeutuskan akan menempuh ranah pidana bukannya PTUN, karena pemerintah atau calon tergugat terkait menjabat di tahun 2001.

“Terkait ruko yang ada di Rt 3 Rw 1 Jalan Cokro Aminoto, bekas Pasar Sleko yang dulu, ini kami sudah koordinasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Karena ini adalah aset Pemda, ini langkah kita nanti ambil jalur hukum. Kita ambil pengadilan negeri dulu, kalau PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kan sudah lama ini,” ungkap Parmono saat ditemui Mitrapost.com tadi malam, Kamis (20/8/2020).

Secara spesifik, nantinya yang akan digugat oleh warga Semampir adalah pihak eksekutif yang sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari DPRD Pati saat itu.

“Yang digugat otomatis yang tertera di surat keputusan DPRD itu. Secara otomatis eksekutif tahun 2001 dengan adanya sertifikat 2002,” tegas Parmono.

Sebelumnya warga semampir melakukan unjuk rasa dan mediasi ke-2 meuntut kejelasan proses aset daerah berupa tanah Pasar Sleko Lama yang kini menjadi milik perorangan atas nama Libowo Suharjo lewat lelang. Sebab secara legal sudah ada SK (Surat Keputusan) Bupati dan DPRD Pati pada tahun 2002.

Dari keterangan Parmono, diketahui SK DPRD saat itu menyebutkan bahwa tanah Pasar Sleko Lama bukan untuk dilelang melainkan untuk dihapus dan dijadikan perlusan Pasar Sleko. (*)

Baca juga:

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur : Ulfa PS

Moh. Anwar

Wartawan Area Kabupaten Pati

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami