Madrasah Tak Diberi Kuota Internet, Dewan Pati: Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Pati, Mitrapost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyayangkan lembaga pendidikan madrasah tidak mendapatakan bantuan kuota internet seperti lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Padahal, madrasah juga melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan sistem daring yang membutuhkan kuota internet.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Muntamah menilai seharusnya tidak ada sikap diskriminatif dari Pemerintah Pusat terhadap lembaga pendidikan.

“Jika sumbernya APBN seharusnya sama. Pemerintah tidak boleh ada diskriminasi terhadap layanan pendidikan, baik yang berbasis Kemenag maupun Kemendikbud,” ungkap Muntamah yang juga menjabat sebagai juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurut Muntamah, madrasah juga mempunyai hak yang sama dalam hal fasilitas pendidikan. Terlebih selain mempelajari ilmu umum, madarasah juga mengajarkan pendidikan ilmu agama maupun pendidikan karakter.

“Siswa madrasah adalah anak bangsa yang punya hak memperoleh fasilitas pendidikan yang sama dengan siswa sekolah lain,” tandasnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Pati Winarto mengatakan bahwa madrasah bukan wewenang pihaknya. Sehingga madrasah tidak mendapatakan kuota internet dari Kemendikbud.

“Kalau madrasah bukan di bawah kami. Tapi Kemenag ya,” kata Winarto. (Adv/UH/DF/SHT)

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, instagram, dan twitter

Redaktur : Dwifa Okta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami