Pati, Mitrapost.com – Sejak pandemi melanda, Pemerintah Pusat mencanangkan berbagai bantuan sosial (Bansos) untuk menanggulangi dampak pandemi di masyarakat terutama di sektor ekonomi. Hingga kini jenis bantuan tersebut terus ditambah jumlah dan jenisnya.
Di lini bawah, pemerintah desa menginginkan agar segala jenis bantuan dikomunikasikan dengan dengan pihak Pemerintah Desa agar bisa dipilih melalui Musyawarah Desa (Musdes) sehingga meminimalisir bantuan yang salah sasaran dan tumpang tindih.
Baca juga: Program Bansos Kuota Gratis Bakal Diganti Kuota Murah
Suparman, Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Gabus Kabupaten Pati salah satunya. Ia mengungkapkan, berbeda dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) yang penerimanya ditentukan berdasarkan Musdes, Bansos BST, Prakerja, dan BLT UMKM penerimanya tidak disosialisasikan ke desa.
“Tidak ada sosialisasi, langsung turun. Makanya desa malah beban,” katanya kepada Mitrapost.com saat ditemui di kantornya kemarin.
Bac ajuga: Bansos BST Diperpanjang Hingga Juni 2021, Cuma Dapat Rp200 Ribu?
“Masyarakat kan inginnya merata. Tapi kan kami nggak berani menjanjikan namanya bantuan langsung turun,”terangnya.
Sementara untuk BLT DD, bila dilanjutkan tahun 2021 mendatang Supratman mengaku siap kembali merefoccusing dana desanya.
“Kalau BLT DD dari bupati suruh melanjutkan ya kita keluarkan sesuai prosedur. Kalau tidak ya kita gunakan untuk membangun infrastruktur. Karena memang banyak yang butuh dibangun, khususnya peninggian dan pembangunan jembatan,” pungkasnya.(*)
Baca juga:
- Dewan Pati Minta Pengurus Ponpes Proaktif Agar Terdata dalam Bansos
- Pemohon Bansos Permodalan Usaha Mikro Pati Capai 30 Ribu UMKM
- Bantu Penanganan Covid-19, Pemuda Panca Marga Serahkan Bansos ke Polda Jateng
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Atik Zuliati
Komentar