oleh

Isu Kebocoran Retribusi Parkir, BPKAD Pati: Hanya Dugaan

Pandawa BPJS JKN PATI

Pati, Mitrapost.com Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati Turi Atmoko mengatakan tidak ada kebocoran retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana dirumorkan oleh masyarakat.

Turi menjelaskan tahun 2020 kemarin Polres Pati mendapatkan laporan dari LSM Madani tentang dugaan kebocoran retribusi parkir di jalan umum. Sehingga mereka meminta tolong inspektorat agar mengaudit laporan pertanggung jawabannya. Namun, berdasarkan hasil audit tidak ditemukan kerugian daerah dalam pengelolaan retribusi parkir.

BPKAD Pati

“Sejak tahun kemarin bahkan hingga saat ini, masih ada pihak yang menaruh kecurigaan kepada kami. Mereka bilang, ada hal-hal yang tidak transparan dalam pengawasan keuangan parkir jalan umum. Namun semua itu hanya dugaan mereka saja,” kata Turi di Pati, Senin (8/3/2021).

Baca Juga :   Siapkan 54 Kamar, Hotel Kencana Gantikan The Safin Hotel sebagai Tempat Karantina

Dalam mengurai kecurigaan kebocoran retribusi tersebut, BPKAD dan beberapa OPD yang mengelola parkir jalan umum pernah dipertemukan oleh sekretaris daerah (sekda) dengan LSM Madani.

“BPKAD, Dishub, OPD, dan Sekda mempertemukan kami dengan LSM tersebut. Mereka meminta jatah lahan parkir supaya dikelola oleh swasta. Mereka menawarkan akan memberi setoran sebanyak 50 % dari hasil retribusi parkirnya,” ungkap Turi.

Baca juga: Retribusi Parkir Selama Enam Bulan, Dishub Pati Kantongi Lebih dari Rp 200 Juta

Pihak BPKAD menjelaskan kepada pihak swasta jika selama ini parkir jalan umum yang dikelola Dishub Kabupaten Pati sudah baik, transparan, dan mampu menyejahterakan para juru parkir yang bekerja di lapangan. Oleh sebab itu pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) hingga saat ini Dishub mengelola penuh retribusi parkir jalan umum.

Baca Juga :   Total Pendapatan Pati 2020 Rp2,6 Triliun, Paling Banyak Dana Transfer dari Pusat

Di sisi lain, BPKAD mengkhawatirkan adanya kapasitas pihak swasta dalam memanajemen pengelolaan retribusi.

“Apabila mereka yang mengelola retribusi parkir, yang kami khawatirkan adalah target tidak tercapai. Nanti malah jadi masalah kalau PAD tidak tercapai,” imbuhnya.

Baca juga: Tarif Retribusi Pasar Rembang, Pihak Pasar Sosialisasi di Medsos

Turi menjelaskan bahwa retribusi parkir yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati mendapatkan pengawasan ketat dari pihak BPKAD dengan melakukan audit anggaran setiap tiga bulan sekali.

“Kami selalu mengawasi APBD dan retribusi OPD di Kabupaten Pati. Di bulan April, Juli, Oktober dan Desember,” jelasnya.

Pengawasan tersebut dilakukan BPPKAD demi transparansi informasi, sebab APBD merupakan dokumen publik yang harus diketahui masyarakat.

Baca Juga :   Gencarkan Vaksinasi, Kodim Pati Gelar Serbuan Vaksinasi di Wedarijaksa

Selain itu BPKAD juga bergerak dengan media untuk mempublikasi rincian APBD kepada masyarakat, salah satunya melalui Smart City Kabupaten Pati.

“Kami bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati tidak menyembunyikan data sama sekali,” ungkapnya. (*)

Baca juga: Bupati Rembang Anggarkan 5,2 M untuk MPP Terpadu

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Ulfa PS

 

Diskominfo Pati Gelar Pertunjukan Ketoprak Virtual dalam Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Berita Terkait