Blora, Mitrapost.com – Bupati Blora Arief Rohman mendukung Pemerintah Kabupaten Blora dalam program pengarusutamaan gender (PUG). Oleh sebab itu pihaknya meminta jajaran dewan agar segera melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut agar bisa ditetapkan tahun ini juga.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Verifikasi Lapangan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan secara daring dengan Kementerian PPPA, Senin (22/3/2021) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Bupati menegaskan PUG sangat penting jika melihat komposisi kependudukan di Blora, yang mana perempuan memiliki porsi yang besar dalam menyukseskan proses pembangunan.
“Oleh sebab itu harus ada payung hukum untuk mewadahinya berupa perda. Kami mohon teman-teman DPRD bisa segera melakukan pembahasannya,” ucap Bupati.
Menurut Bupati pembentukan perda PUG sesuai dengan usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Keren (Kelompok Rentan) yang meliputi perempuan, lansia, anak dan difabel, beberapa waktu lalu.
“Secara pribadi, saya sangat mendukung usulan tersebut agar keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Blora mendapatkan kepastian hukum,” ucapnya.
Baca juga: GOW Kudus Ajak Orang Tua Berperan dalam Mencegah Pernikahan Dini
Sebagaimana dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kabupaten Blora juga telah menindaklanjui amanat tersebut dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Blora.
Sementara itu, Ketua DPRD Blora yang diwakili Wakil Ketua DPRD, Mustofa, menyatakan kesiapannya untuk membahas raperda PUG.
“Segera saja diajukan drafnya nanti, agar bisa segera kita bahas bersama. Kami siap dan berkomitmen mendukung program PUG di Kabupaten Blora,” respons Mustofa.
Baca juga: Ketua TP PKK Blora Tegaskan Peran Perempuan dalam Membangun Daerah
Kepala Dinsos P3A Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih, menyampaikan bahwa Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan hari ini adalah penilaian dari sisi perencanaan dan penganggaran tahun 2020. Hal ini mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Maka penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu, yang indikator input, output dan outcome-nya menjamin terpenuhinya kebutuhan atau aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Blora,” terang Indah Purwaningsih. (*)
Baca juga: Partisipan Perempuan di Badan Legislatif Masih Minim
Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram
Redaktur: Ulfa PS
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
