Pasalnya, telah terdapat penangkapan kapal nelayan di beberapa daerah, salah satunya di Pati. Mereka tidak tahu-menahu soal dokumen yang wajib mereka kantongi ketika melaut.
Terjadinya penangkapan nelayan pada akhir-akhir ini ditengarai karena nelayan kekurangan dokumen-dokumen penting sebagai syarat penangkapan ikan. Diantaranya Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP), Surat Keterangan Melaut (SKM), dan Surat Pernyataan Melaut (SPM).
Politisi Golongan Karya (Golkar) tersebut juga menyampaikan, Raperda ini perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di wilayah penangkapan ikan masing-masing daerah. Sehingga apabila terdapat peraturan yang disinyalir merugikan nelayan maupun tak sesuai dengan nelayan lokal, maka sebaiknya ditiadakan.
Di satu sisi, masalah ekonomi nelayan perlu juga diperhatikan oleh pemerintah. Karena seiring berjalannya waktu, fishing ground yang merupakan wilayah tangkapan ikan semakin berkurang. Sedangkan nelayan beserta kapal tangkapnya selalu terus bertambah.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
