oleh

Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dapatkan Sorotan dari Pakar Hukum

Pandawa BPJS JKN PATI

Mitrapost.com– Pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat sorotan dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar.

Bahkan, Zainal mempertanyakan terkait faktor lain dari pemberhentian ke-51 pegawai dengan dalih tidak lolos Tes Wawancara Kebangsaan (TWK).

BPKAD Pati

“Nah, saya tidak tahu nih, BKN menggunakan parameter apa di luar TWK ini, harus dijelaskan,” ujar Zainal (26/5/2021)

Baca Juga: Beredar Isu Pemecatan Pegawai KPK, Novel Baswedan Buka Suara

Zainal mengungkapkan, pada sebelumnya presiden Joko Widodo telah meminta agar hasil asesmen TWK tidak menjadi faktor penentu untuk memberhentikan pegawai KPK.

Namun, nyatanya lembaga antirasuah tersebut, tidak mengindahkan arahan dari presiden Jokowi. Dimana, presiden merupakan penanggung jawab terbesar dalam alih fungsi kepegawaian.

Baca Juga :   Beredar Isu Pemecatan Pegawai KPK, Novel Baswedan Buka Suara

“Sebab, saat ini KPK berada di bawah lembaga eksekutif. Dan juga, menurut PP Nomor 17 tahun 2020 dikatakan, pemegang tanggung jawab terbesar untuk seleksi dan penerimaan termasuk soal alih fungsi kepegawaian itu adalah presiden,” ujar Zainal

Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Bansos, KPK OTT Pejabat Kemensos

Ia juga menduga adanya konklusi yang sudah dirancang sejak awal oleh pihak KPK.

“Bagaimana mungkin perintah atau catatan presiden tidak diindahkan, itu yang mau saya katakan, jangan- jangan memang ada konklusi yang mendahului analisa,” tambahnya

Tidak lolosnya uji TWK yang dilakukan oleh beberapa pegawai KPK, digunakan menjadi alasan untuk memberhentikan pegawai yang bersangkutan.

“Jadi, tidak perlu ada analisa hukum, tidak perlu ada analisa lainnya. Konklusinya adalah 51 pegawai itu harus keluar,” ujar Zainal

Baca Juga :   Selain Edhy Prabowo, KPK Tetapkan 6 Tersangka Terlibat dalam Suap Ekspor Benur

Baca Juga: Laporkan Rektor ke KPK, Mahasiswa Unnes Dikembalikan ke Orang Tuanya

Pemberhentian ke-51 pegawai ini juga telah diumumkan oleh wakil ketua KPK, Alexander Marwata pada Selasa (25/5/2021).

Ia mengungkapkan bahwa ke-51 pegawai tersebut diberhentikan karena adanya rapor merah dari tim asesor TWK.

Hal itulah, yang menjadikan KPK memberhentikan ke-51 pegawai, karena dianggap tidak bisa menjadi ASN dan bekerja di lembaga antirasuah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul “Berhentikan 51 Pegawai Hanya dengan Parameter TWK, Pimpinan KPK Abaikan Arahan Presiden”

Baca Juga:

Baca Juga :   Persiapan Pilkada, Coklit di Rembang Sudah 100 Persen

 

Jangan lupa kunjungi media sosial kami, di facebook, twitter dan instagram

Redaktur: Mila Candra

Diskominfo Pati Gelar Pertunjukan Ketoprak Virtual dalam Upaya Tekan Peredaran Rokok Ilegal

Komentar

Berita Terkait