oleh

Jaga Pasar Rakyat, Bupati Kebumen Tak Lagi Izinkan Pendirian Swalayan

Kebumen, Mitrapost.com – Sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan pasar rakyat, bupati Kebumen Arif Sugiyanto memutuskan untuk tidak lagi mengizinkan pendirian swalayan atau minimarket di Kecamatan Kebumen.

Menurut Bupati, keberadaan swalayan atau minimarket di Kebumen sudah cukup banyak, sehingga perlu dibatasi melalui Peraturan Daerah (Perda). Dengan aturan ini, Bupati berharap agar ekonomi kerakyatan di Kebumen tetap terjaga dengan baik.

Pbb - Mitrapost.com

Banner Bphtb - Mitrapost.com

“Jadi pembatasan ini semata-mata demi menjaga keberlangsungan pasar rakyat. Pasar rakyat ini adalah penggerak utama dari ekonomi kerakyataan itu sendiri. Karena itu, harus kita lindungi melalui Perda,” ujar Bupati usai memberikan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Rapat Paripurna DPRD Kebumen, Senin (11/10/2020).

Baca Juga :   Bupati Ajak Sinok dan Sinang Kendal Bersinergi Majukan Pariwisata

Arif juga menyebut bahwa saat ini jumlah swalayan yang ada di kecamatan Kebumen sebanyak 25 toko, padahal jumlah idealnya hanya 10 toko. Walaupun begitu, pemkab tak akan menutup izin toko swalayan yang sudah berdiri. Namun pihaknya tak akan memberikan izin bagi toko swalayan baru.

“Pemkab Kebumen tidak akan menutup izin toko swalayan yang sudah ada di Kecamatan Kebumen. Kebijakan yang dipilih, tidak memberi izin baru toko swalayan,” ujarnya.

Dalam Raperda itu kata Bupati, juga diatur mengenai pendirian swalayan atau minimarket di luar Kecamatan Kebumen.  Izin bisa saja dikeluarkan di luar Kota Kebumen, namun tetap mempertimbangkan jarak. Artinya, swalayan yang dibangun jaraknya harus jauh dari pasar rakyat.

Baca Juga :   Muncul Bibit Siklon 91S, Warga Kebumen Lakukan Simulasi Bencana

“Bisa saja izin itu dikeluarkan di luar Kota Kebumen, tapi tetap memperhatikan aspek kewilayahan. Artinya swalayan atau minimarket jaraknya harus jauh dari pasar rakyat. Misalnya 2 atau sampai 3 kilometer,” tuturnya.

Bupati menegaskan, dalam Permendag Nomor 23 tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pemerintah kabupaten sepenuhnya diberi kewenangan untuk mengatur dan menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayahnya.

“Pemkab berwenang untuk menata pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta keterkaitannya dengan keberadaan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya UMKM lokal,” tandas Bupati. (*)

 

Komentar

Berita Terkait