Jepara, Mitrapost.com – Kabupaten Jepara diharapkan menjadi wilayah tanpa kemiskinan di tahun 2030. Hal ini sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau rencana aksi global. Oleh karena itu membutuhkan dukungan dari semua pihak.
Pernyataan ini diungkapkan dalam dialog interaktif “Tamansari Menyapa” di Radio Kartini FM. Hadir sebagai narasumber Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Haizul Maarif, dengan didampingi wakil ketua masing-masing Junarso, Pratikno dan KH. Nuruddin Amin. Sementara dari eksekutif yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunna daerah (Bappeda) Jepara Subiyanto.
- Nuruddin Amin atau yang disapa Gus Nung mengatakan, program pemerintah melaksanakan SDGs harus didukung semua pihak. Sehingga, di tahun 2030 Jepara memang benar-benar terbebas dari angka kemiskinan.
“Orientasi pembangunan Jepara tanpa kemiskinan harus didukung semua pihak. Jangan sampai ada masyarakat Jepara yang kelaparan,” kata Gus Nung, dalam dialog yang dipandu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jepara Arif Darmawan.
Memang saat ini Kabupaten Jepara menempati peringkat pertama angka kemiskinan terendah di Jateng. Namun, jumlah penduduk miskin sedikit meningkat dari 6,06 persen menjadi 7,17 persen di tahun 2020. Peningkatan ini terjadi akibat pandemi Covid-19.
“Saya berharap ini harus dikejar lagi, agar di tahun 2030 pembangunan Jepara tanpa adanya kemiskinan, serta Jepara tanpa ada yang lapar,” katanya.
Disampaikan, Jepara tanpa ada yang lapar ini mempunyai banyak faktor, salah satunya bagaimana pemerintah memikirkan ketersedian lumbung pangan, termasuk lahan untuk pertanian. Karena, kantong pangan sudah banyak yang beralih fungsi untuk kawasan permukiman.
Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif mengatakan, dibutuhkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif untuk mendukung visi Jepara 2030. Terdapat beberapa isu strategis yang harus dipahami, salah satunya mengenai pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kita harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang bonus demografi ini,” kata Haizul.
Sementara Junarso mengatakan, masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan. Sebagaimana konsep pemerintah pusat, untuk tahun 2030 nanti Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor satu. Pemkab mempunyai kewajiban untuk mensinkronkan dan mengharmonisasikan antara perencanaan dan pelaksanan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat.
“Wujudkan masyarakat mandiri, maju adil dan makmur,” kata Junarso.
Pratikno mengajak untuk melakukan inventalisir kebutuhan anggaran untuk pencapaian target tersebut. Salah satunya, akan didukung pengembangan sektor pariwisata. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
