Jakarta, Mitrapost.com – Trio pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meliputi Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dicecar pertanyaan oleh jajaran Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Mereka dicecar terkait adanya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 serta rumor perpanjangan masa jabatan presiden.
Sejumlah Anggota Komisi DPR RI, seperti Guspardi Gaus, Ichsan Yunus, hingga Mardani Ali Sera memberikan peringatan pada trio tersebut saat rapat dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (4/3/2022).
“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya,” ujar perwakilan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus dalam rapat.
Menurut Guspardi, sebagai pembantu Presiden, ketiganya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap Istana terkait wacana tersebut.
Guspardi turut menyoroti berbagai kegiatan yang dipaparkan oleh KSP Moeldoko. Namun, ia juga ingin mendengar komentar Moeldoko terhadap isu-isu tiga periode yang ramai belakangan.
Pertanyaan serupa juga disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ichsan Yunus. Ia mempertanyakan sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode, khususnya klaim Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat.
“Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,” ujar Ichsan.
Sementara, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengingatkan agar segala kegiatan yang menyangkut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak ada ikut campur lembaga di lingkaran Istana.
Menurut Mardani, wacana tersebut melawan konstitusi. Selain itu, ia berharap agar usulan tersebut cukup menjadi wacana elit yang menjadi keputusan para pimpinan partai politik.
“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata dia.
Tiga pembantu Jokowi pun angkat suara menjawab sejumlah isu tersebut. Pratikno menjawab soal deklarasi Apdesi agar Jokowi lanjut tiga periode. Ia mengaku tak tahu soal deklarasi tersebut.
Menurut Pratikno, seruan agar Jokowi lanjut tiga periode itu disampaikan usai rombongan Presiden keluar atau meninggalkan acara pada Selasa (29/2/2022) lalu itu.
“Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” kata dia.
Sementara, Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP guna mendanai kegiatan terkait wacana tiga periode.
Pemerintah juga tak akan ikut campur dalam isu tersebut sebab berada di luar kewenangan. Menurut Pramono, Jokowi telah empat kali meresons wacana itu, dan menegaskan menolak usulan tersebut.
“Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tegasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di cnnindonesia.com dengan judul “Trio Moeldoko, Pramono dan Pratikno Dicecar DPR soal Jokowi 3 Periode.”
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
