oleh

LGBT Oknum Aparat Hukum hingga Bentuk Grup ‘TNI dan Polri’

anda ingin cepat kaya kerja sambil jalan - jalan di luar negeri? dan dapatkan gaji jutaan rupiah!! hubungi 0821-3869-9954

Mitrapost.com – Hubungan homoseksual atau lesbian, gay, biseksual dan trangender (LGBT) ternyata juga terjadi di lingkungan aparat hukum. Diketahui mereka membentuk grup telegram ‘TNI Polri’ untuk berkomonikasi.

Perlu diketahui sebelumnya, Serda AP dijatuhi hukuman penjara dan pemecatan lantaran melakukan LGBT.

Dalam hal ini, Serda AP mengaku pernah menjadi korban LGBT oleh seniornya ketika pelatihan.

“Terdakwa dipaksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan onani sesama letting hingga mengalami ejakulasi bersama-sama dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang ini,” urai oditur militer, dikutip dari Detik News, pada Senin (6/6/2022).

“Setiap Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,” jelas oditur militer.

Baca Juga :   Prajurit TNI LGBT, Pengadilan Militer Beri Sanksi Pecat dan Penjara

Dilansir dari Detik News, Serda AP pernah melakukan hubungan sesama jenis dengan beberapa oknum, diantaranya

1. Dengan anggota Polda Metro Jaya, Bripda RE di sebuah apartemen di Margonda. Serda AP berperan sebagai perempuan.
2. Homoseksual dengan seorang pegawai pertambangan di Kaltim pada Juli 2018. Serda AP sebagai laki-laki.
3. Video call seks dengan anggota Polres Halmahera Barat, Bripda SM kurun 2018.
4. Homoseksual dengan mahasiswa di sebuah hotel di Cibinong.

Serda AP dipecat dan dipenjarakan selama 9 bulan lantaran tidak mengikuti aturan yang berlaku.

Larangan atas perilaku LGBT ini sebenarnya telah diatur dalam;

1.Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
2.Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
3.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
4.Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020

Baca Juga :   Dewan Tegaskan RUU PKS Tak Benarkan Hubungan Menyimpang

“Tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulangkali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit, anggota Polri maupun dengan masyarakat sipil,”  jelas majelis hakim, dikutip dari Detik News, pada Senin (6/6). (*)

Artikel ini telah tayang di Detik News dengan judul “Pengadilan Militer Kembali Pecat Prajurit TNI Terbukti LGBT”

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com  di Googlenews. silahkan Klik Tautan https://bit.ly/googlenewsmitrapost dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"

Jangan lupa kunjungi media sosial kami

 

Video Viral

Komentar