Semarang, Mitrapost.com – Wali kota Semarang menargetkan ketua RT dan RW yang berada di lingkup kota tersebut, memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat memberikan jaminan sosial kepada ahli waris pegawai non ASN Pemkot Semarang, di kantor wali kota, Selasa (7/6/2022).
Adanya jaminan tersebut, diharapkan Hendi, agar para ketua RT dan RW bisa mendapatkan langkah antisipasi ketika ditimpa musibah saat bertugas.
Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan untuk menyusun anggaran agar bisa memberikan jaminan sosial kepada Ketua RT dan RW mulai 2023.
“Kami sedang coba otak-atik anggarannya. Semoga cukup dan kalau untuk masyarakat Kota Semarang harus bisa dicukup-cukupkan,” terang Hendi, saat memberikan jaminan sosial kepada ahli waris pegawai non ASN Pemkot Semarang, di kantor wali kota, Selasa (7/6/2022).
Terkait dengan pegawai non ASN, Hendi menyebutkan bahwa seluruh pegawai non ASN Pemerintah Kota Semarang kini sudah mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Ke depan, pihaknya mengupayakan bagi ketua RT dan RW karena mereka telah membantu pembangunan Kota Semarang
“Kalau untuk non ASN sudah semua tercover. Saat ini kita akan merencanakan untuk membantu RT, RW dan orang-orang yang selama ini telah membantu kota Semarang melakukan pergerakan yang luar biasa,” jelasnya.
Ia menilai bahwa jaminan sosial ini merupakan bagian yang penting. Hal tersebut karena pada tahun 2045 mendatang, Indonesia mengalami bonus demografi.
Bonus demografi ini sudah bergeser struktur kependudukan yakni akan banyak usia lansia. Maka, bonus demografi ini harus dipersiapkan dengan baik, satu diantaranya dengan menyiapkan jaminan sosial agar masyarakat nantinya tidak menjadi beban sosial saat menginjak usia lansia.
“Yang sudah lansia mereka mempunyai kecukupan baik materi dan jaminan sosial, mudah-mudahan tidak membebani subsidi bansos,” ucapnya.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan, kedatangannya ke Semarang dalam rangka mengawal instruksi presiden untuk mengoptimalkan jaminan ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, pada tahun 2030 nanti, akan banyak anak usia muda yang nantinya membuat ekonomi maju dan negara berkembang pesat. Namun di sisi lain, pada 2045 mendatang, Indonesia akan mengalami aging population.
Selanjutnya, di masa aging population, jumlah warga usia non produktif akan lebih besar. Maka, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan untuk meningkatkan jaminan ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja.
“Jadi, ketika suami meninggal, anaknya tidak luntang-lantung, dapat subsidi bantuan sampai anaknya lulus S1. Jadi, bisa semakin tenang, mendapat kepastian,” ujarnya.
Menurutnya, Kota Semarang menjadi contoh bagi kota lain karena seluruh pegawai non ASN Pemerintah Kota Semarang sudah mendapat jaminan ketenagakerjaan. Sehingga, dengan adanyak jaminan tersebut, diharapkan bisa memberikan kenyamanan dan kepastian apabila terjadi sesuatu di masa mendatang.
“Ternyata, Pak Wali tidak hanya sampaai disitu. Pak wali mau semua RW RW masuk skema jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambahnya.
Jika setiap pekerja mendapat jaminan sosial, lanjut dia, sumber daya manusia di Indonesia akan semakin sejahtera seperti di negara maju. (*)
Redaksi Mitrapost.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mitrapost.com di Google News. silahkan Klik Tautan dan jangan lupa tekan tombol "Mengikuti"
Jangan lupa kunjungi media sosial kami
 |
 |
 |
 |
 |
Video Viral
Kamarkos |
Pojoke Pati |
